Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerimaan Negara Berpotensi Hilang Rp 15,67 Triliun akibat Kebijakan Harga Gas Murah

Kompas.com - 28/02/2024, 19:42 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan potensi kehilangan penerimaan negara akibat kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) mencapai 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 15,67 triliun (kurs Rp 15.676 per dolar AS) di 2023.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, hilangnya penerimaan negara tersebut dikarenakan pemerintah harus mengisi gap atau selisih antara HGBT yang sebesar 6 dollar AS dengan harga pasar.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 121 Tahun 2020, bahwa penerimaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tidak boleh berkurang alias kept-whole untuk memasok gas murah kepada industri. Bila harga gas diturunkan, maka penerimaan negara yang dikurangi.

Baca juga: Soal Kelanjutan Harga Gas Murah, Kementerian ESDM Minta Kemenperin Evaluasi Industri Penerima

"Kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di tahun 2023 ini bisa mencapai lebih dari 1 miliar dollar AS potensi penurunan penerimaan negara," ujarnya dalam webinar Menelisik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, Rabu (28/2/2024).

Kendati begitu, Kurnia menekankan, potensi kehilangan penerimaan negara itu masih hitungan awal sebab pelaksanaan kebijakan harga gas murah sepanjang tahun lalu sedang dievaluasi.

Ia menuturkan, penerimaan negara yang berkurang itu harapannya bisa dikompensasi dengan adanya peningkatan kinerja dan dampak dari multiplier effect yang dirasakan dari industri-industri yang memanfaatkan kebijakan harga gas murah.

"Ini sedang dilakukan evaluasi untuk bisa nanti merumuskan kebijakan melanjutkan HGBT ini ke depan," kata dia.

Menurut Kurnia, sepanjang tahun lalu, realisasi serapan HGBT mencapai sekitar 95-96 persen. Ia bilang, realisasi yang tidak mencapai 100 persen itu disebabkan sejumlah faktor.

Seperti, kondisi di sisi hulu, di mana rencana produksi mengalami kendala operasional sehingga mengakibatkan alokasi yang sudah direncanakan menjadi sedikit fluktuasi.

Kemudian di sisi hilir, ada beberapa industri yang ternyata belum mampu mengatasi kendala-kendala operasional sehingg tidak berpoduksi, atau terjadinya peralihan penggunaan dari penggunaan gas ke energi alternatif lainnya.

"Faktor yang berpengaruh kepada realisasi serapan volume, ada juga faktor ketidakcukupan bagian negara untuk kept-whole bagian kontraktor," jelas Kurnia.

Adapun kebijakan gas murah ini dinimati oleh 7 sektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Kebijakan HGBT sendiri sudah berjalan sejak 2020 dan berakhir di 2024.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian pun sedang melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut untuk memutuskan dilanjutkan atau dihentikan setelah 2024.

Baca juga: Anggaran Subsidi Energi Meningkat, Pemerintah Didorong Evaluasi Gas Murah Industri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Reksadana RDPT adalah Apa? Ini Pengertian dan Keuntungannya

Reksadana RDPT adalah Apa? Ini Pengertian dan Keuntungannya

Work Smart
Dana Pinjaman dari China Rp 6,9 Triliun Sudah Cair, KAI: untuk Bayar Kontraktor Kereta Cepat Whoosh

Dana Pinjaman dari China Rp 6,9 Triliun Sudah Cair, KAI: untuk Bayar Kontraktor Kereta Cepat Whoosh

Whats New
Indonesia Lebih Banyak Impor dari Israel Dibanding Iran, Bagaimana dengan Ekspor?

Indonesia Lebih Banyak Impor dari Israel Dibanding Iran, Bagaimana dengan Ekspor?

Whats New
Melemahnya Rupiah Bisa Bikin Harga Bawang Putih dan Kedelai Naik

Melemahnya Rupiah Bisa Bikin Harga Bawang Putih dan Kedelai Naik

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Mampukah IHSG Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Sektor Teknologi Bangkit, Saham-saham di Wall Street Menghijau

Sektor Teknologi Bangkit, Saham-saham di Wall Street Menghijau

Whats New
Naik 35 Persen, Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,1 Juta Kendaraan Selama Libur Lebaran

Naik 35 Persen, Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,1 Juta Kendaraan Selama Libur Lebaran

Whats New
KAI Layani 4,39 Juta Penumpang Selama Lebaran 2024, Lebih Sedikit dari Perkiraan Kemenhub?

KAI Layani 4,39 Juta Penumpang Selama Lebaran 2024, Lebih Sedikit dari Perkiraan Kemenhub?

Whats New
[POPULER MONEY] Harga Bitcoin Pasca Halving | Lowongan Kerja untuk Lansia

[POPULER MONEY] Harga Bitcoin Pasca Halving | Lowongan Kerja untuk Lansia

Whats New
BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Menko Airlangga: Tidak Ada Kendala, Tunggu Saja...

BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Menko Airlangga: Tidak Ada Kendala, Tunggu Saja...

Whats New
AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

Whats New
Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Whats New
Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Whats New
Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com