Industri Keuangan Dunia Pikul Beban Berat, Bos OJK Sebut Indonesia Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, sektor jasa keuangan di Indonesia tidak terpengaruh dengan adanya tren perampingan dan efisiensi yang terjadi di luar negeri.

Sebaliknya, efisiensi di Indonesia dilakukan dengan menggenjot digitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, di banyak negara di luar negeri, aspek efsiensi dilakukan dilakukan dengan mengurangi biaya operasional (cost cutting).

"Sehingga bisa mempertahankan tingkat profitasbilitas. Hal itu diberbagai negara terjadi karena baik kondisi yang semakin berat sekarang dihadapi oleh sektor jasa keuangan, maupun antisipasi ke depan," kata dia dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan Februari 2024, Senin (4/3/2024).

Baca juga: Diisukan Masuk Bursa Calon Menkeu, Mahendra Siregar: Jangan Terlalu Banyak Dengar Rumor

Ia menambahkan, saat ini beberapa negara di dunia mengalami resesi dan perlambatan ekonomi.

Di sisi lain, pemotongan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate (FFR) juga diproyeksikan mundur dari perkiraan semula.

"Menyebabkan biaya terhadap dana atau cost of fund mungkin akan lebih tinggi daripada sebelumnya, sehingga langkah menuju profitabilitas dilakukan dengan perampingan dan efisiensi itu," imbuh dia.

Menurut Mahendra, efisiensi dan perampingan tersebut terutama terjadi pada negara-negara maju.

Berbeda, sektor jasa keuangan Indonesia efisiensi dilakukan dalam konteks melakukan digitalisasi dan kemajuan dalam efisiensi proses bisnis.

"Berbeda dengan banyak negera lain, justru (di Indonesia) ingin meningkatkan akses dan inklusi keuangan," terang dia.

Baca juga: Mahendra Siregar Mundur dari SMI Usai Terpilih Jadi Bos OJK

Mahendra bilang, potensi peningkatan inklusi keuangan dan pembiayaan di Indonesia masih sangat besar.

Dengan begitu, efisiensi yang dilakukan dengan digitalisasi dan menahan laju pembukaan kantor cabang itu justru bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan industri keuangan.

Mahendra bilang, kondisi profitabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak terpangaruh dengan kondisi global.

"Tujuan dari langkah tadi bukan untuk profitabilitas dan tidak berdampak pada pengurangan dari tenaga kerja. Berbeda dengan yang sama sampaikan tadi dengan kondisi di banyak negara di tingkat internasional," tandas dia.

Baca juga: Media Asing Soroti 4 Nama Ini, Dibidik Prabowo Jadi Menteri Keuangan

Sebagai informasi, salah satu bank besar di AS Citigroup berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 20.000 pegawai atau sekitar 10 persen dari staf globalnya.

PHK massal tersebut akan dilakukan selama dua tahun ke depan. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk merampingkan operasi.

PHK ini merupakan bagian dari reorganisasi besar-besaran yang diumumkan oleh CEO Citigroup Jane Fraser pada tahun lalu.

Menurut CEO Citigroup Jane Fraser, kinerja keuangan kuartal IV-2023 dinilai sangat mengecewakan, tetapi perusahaan membuat kemajuan substansial dalam menyederhanakan Citi dan melaksanakan strategi pada 2023.