Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bos Pupuk Wanti-wanti Harga Pupuk Naik Tahun Depan

Kompas.com - 05/03/2024, 16:07 WIB
Elsa Catriana,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memprediksi harga pupuk akan naik tahun depan jika kebijakan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tidak dilanjutkan.

Untuk diketahui sebelumnya, program HGBT merupakan program pemerintah untuk memberikan harga gas murah di bawah 6 dollar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri. Tujuh sektor penerima Program HGBT saat ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Rahmad bilang, gas menjadi salah satu Agro input atau biaya produksi dalam memproduksi pupuk. Sehingga jika kebijakan HBGT tidak dilanjutkan, kemungkinan biaya produksi pupuk pun akan ikut tinggi.

Baca juga: Erick Thohir Minta BUMN Pupuk Lirik Bisnis Petrokimia

“Saya di tahun 2024 ini tidak khawatir soal beras karena Maret, April hingga Mei akan panen tapi yang bikin enggak bisa tidur adalah setelah 2024 karena Agro input sumbernya gas. Nah gas ini kebijakan untuk pupuk hanya akan berakhir di tahun 2024 sehingga availibilty (ketersediaan) tetap ada tapi affordability (keterjangkauan)yang menjadi pertanyaan kalau kebijakan (HGBT) ini tidak menyeluruh,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

“Bentar lagi kita panen berturut-turut tapi di 2025 seandainya kebijakan harga gas tidak diteruskan yah dikhawatirkan,” sambungnya.

Sayangnya Rahmad belum bisa memastikan berapa persen kenaikan harga pupuk di tahun depan jika HGBT dihentikan tahun ini. Namun dia menegaskan, program HGBT sendiri merupakan penyangga dalam sistem produksi pupuk.

Rahmad pun menilai seharusnya program HGBT bisa dilanjutkan sehingga harga pupuk bisa terjaga kemudian.

Baca juga: Mentan: Ada Kabar Baik untuk Petani, Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,55 Juta Ton

“Bayangkan kalau harga gas naik lebih cepat dibandingkan harga komoditas pangan, yang terganggu konsumen dan petani kan. Jadi untuk kelangsungan semua menurut kami HGBT harus dilanjutkan untuk memberikan kepastian dan rencana keuangan pemerintah dan kepastian pada petani,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap industri penerima terkait kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar 6 dollar AS per mmbtu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tahun Ini, Sedekah Kurban BPKH Ambil Tema Berkelanjutan dan Sasar Daerah Terpencil

Tahun Ini, Sedekah Kurban BPKH Ambil Tema Berkelanjutan dan Sasar Daerah Terpencil

Whats New
KAI Buka Rekrutmen Pegawai dari Jenjang SMA hingga S1, Ini Formasinya

KAI Buka Rekrutmen Pegawai dari Jenjang SMA hingga S1, Ini Formasinya

Whats New
Mendag Lepas Ekspor Produk Baja ke Australia, Kanada, dan Puerto Riko

Mendag Lepas Ekspor Produk Baja ke Australia, Kanada, dan Puerto Riko

Whats New
3 Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir tapi Masih Ingat PIN

3 Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir tapi Masih Ingat PIN

Spend Smart
Buka Kantor di Jakarta, Perusahaan Global Vertiv Sasar Pasar Data Center Indonesia

Buka Kantor di Jakarta, Perusahaan Global Vertiv Sasar Pasar Data Center Indonesia

Whats New
Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

Work Smart
Akselerasi Digitalisasi Bisnis di Indonesia, Mekari Akuisisi Jojonomic

Akselerasi Digitalisasi Bisnis di Indonesia, Mekari Akuisisi Jojonomic

Whats New
Jemaah Haji Dilarang Bawa Zamzam di Koper, Dendanya Capai Rp 25 Juta

Jemaah Haji Dilarang Bawa Zamzam di Koper, Dendanya Capai Rp 25 Juta

Whats New
Soal Akusisi Sumber Beras di Kamboja, Bos Bulog Jamin Tak Ganggu Penggilingan Padi Domestik

Soal Akusisi Sumber Beras di Kamboja, Bos Bulog Jamin Tak Ganggu Penggilingan Padi Domestik

Whats New
Bank Jago: Peran Nasabah Penting untuk Hindari Kebocoran Data

Bank Jago: Peran Nasabah Penting untuk Hindari Kebocoran Data

Whats New
APJAJI Keluhkan Tarif Batas Tas Tiket Pesawat Tak Kunjung Direvisi, Maskapai Bisa Bangkrut

APJAJI Keluhkan Tarif Batas Tas Tiket Pesawat Tak Kunjung Direvisi, Maskapai Bisa Bangkrut

Whats New
Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Whats New
Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Whats New
Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Whats New
Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia, Hutama Karya Masuk Peringkat Ke-183 Fortune Southeast Asia 500

Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia, Hutama Karya Masuk Peringkat Ke-183 Fortune Southeast Asia 500

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com