Bos Pupuk Wanti-wanti Harga Pupuk Naik Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memprediksi harga pupuk akan naik tahun depan jika kebijakan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tidak dilanjutkan.

Untuk diketahui sebelumnya, program HGBT merupakan program pemerintah untuk memberikan harga gas murah di bawah 6 dollar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri. Tujuh sektor penerima Program HGBT saat ini adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

Rahmad bilang, gas menjadi salah satu Agro input atau biaya produksi dalam memproduksi pupuk. Sehingga jika kebijakan HBGT tidak dilanjutkan, kemungkinan biaya produksi pupuk pun akan ikut tinggi.

Baca juga: Erick Thohir Minta BUMN Pupuk Lirik Bisnis Petrokimia

“Saya di tahun 2024 ini tidak khawatir soal beras karena Maret, April hingga Mei akan panen tapi yang bikin enggak bisa tidur adalah setelah 2024 karena Agro input sumbernya gas. Nah gas ini kebijakan untuk pupuk hanya akan berakhir di tahun 2024 sehingga availibilty (ketersediaan) tetap ada tapi affordability (keterjangkauan)yang menjadi pertanyaan kalau kebijakan (HGBT) ini tidak menyeluruh,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2024).

“Bentar lagi kita panen berturut-turut tapi di 2025 seandainya kebijakan harga gas tidak diteruskan yah dikhawatirkan,” sambungnya.

Sayangnya Rahmad belum bisa memastikan berapa persen kenaikan harga pupuk di tahun depan jika HGBT dihentikan tahun ini. Namun dia menegaskan, program HGBT sendiri merupakan penyangga dalam sistem produksi pupuk.

Rahmad pun menilai seharusnya program HGBT bisa dilanjutkan sehingga harga pupuk bisa terjaga kemudian.

Baca juga: Mentan: Ada Kabar Baik untuk Petani, Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,55 Juta Ton

“Bayangkan kalau harga gas naik lebih cepat dibandingkan harga komoditas pangan, yang terganggu konsumen dan petani kan. Jadi untuk kelangsungan semua menurut kami HGBT harus dilanjutkan untuk memberikan kepastian dan rencana keuangan pemerintah dan kepastian pada petani,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap industri penerima terkait kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar 6 dollar AS per mmbtu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun telah meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk melakukan evalusi terhadap industri yang menikmati kebijakan harga gas murah tersebut.

"Kami mengharapkan ada evaluasi dari masing-masing pengguna gas bumi," ujar Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Rizal Fajar Muttaqien dalam webinar Menelisik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, Rabu (28/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.