Ramai Pemeriksaan Barang Bawaan Penumpang, Ombudsman Minta Ada Kepastian Layanan

PEXELS/MIKHAIL NILOV Ilustrasi barang bawaan penumpang.

Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik, dalam hal ini Ombudsman mendorong agar Kementerian Perdagangan segera memberikan kepastian layanan atas penumpukan pemeriksaan barang bawaan (penundaan berlarut) dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat.

“Melihat adanya potensi maladministrasi tersebut, Ombudsman akan segera melakukan upaya audit hukum atas kebijakan lintas batas (border) dan audit implementasi penyelenggaraan layanan pemeriksaan barang bawaan pelintas batas bersama jajaran pejabat yang terkait di Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI terkait permasalahan tersebut,” kata Yeka.

Adapun sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani marah dan mengecam banyaknya barang TKI yang menumpuk di tempat penimbunan sementara (TPS) JKS.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Layanan, Shopee Hadirkan Kebijakan Pengembalian Barang yang Lebih Efisien

Banyaknya barang menumpuk di TPS JKS di Jalan kapten Laut Wiranto, Bandarharjo Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2024).

Menurut Benny, regulasi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 membuat jutaan TKI tak bisa mengirimkan barang ke sanak saudara di berbagai daerah di Indonesia.

“Jujur saya marah, rasa kemanusiaan yang mengaku manusia seharusnya tersinggung melihat fakta di TPS ini. Karena Lartas barang pahlawan devisa tak bisa terkirim ke keluarga mereka, hal ini zalim menurut saya,” ungkap Benny, di TPS JKS, Kamis (4/4/2024).