Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Negosiasi Kepemilikan Saham Freeport Indonesia Ditargetkan Rampung Juni 2024

Kompas.com - 10/04/2024, 13:39 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas berharap, proses negosiasi kepemilikan saham Indonesia atas Freeport dapat segera selesai.

Menurut dia, pembahasan terkait kepemilikan saham Freeport ini melewati jalan yang panjang mulai dari birokrasi, administrasi, dan revisi peraturan pemerintah. Menurut Tony, semua proses itu membutuhkan waktu.

"Itu semua butuh waktu, mudah-mudahan bisa selesai (Juni) mudah-mudahan," kata dia ketika ditemui di acara open house Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4/2024).

Baca juga: Negosiasi Saham Freeport Indonesia Alot, Bahlil: Kita Harus Dapat Manfaat Lebih Banyak

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson dan CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson dan CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

Ia menambahkan, secara garis besar semua pihak telah mencapai kesepemahaman terkait hal ini. Adapun, ia bilang, masih menunggu penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sementara, dalam kunjungan Lebaran ini, ia mengaku tidak membahas perihal pekerjaan bersama Bahlil.

"Ini kan kita silaturahmi. Saya kan juga sering kali ke sini tidak membahas pekerjaan," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebutkan, negosiasi kepemilikan saham dengan PT Freeport Indonesia berjalan cukup alot.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi yang alot tersebut biasa terjadi.

Bahlil mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan agar negosiasi dapat membawa manfaat bagi rakyat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com