Negosiasi Kepemilikan Saham Freeport Indonesia Ditargetkan Rampung Juni 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas berharap, proses negosiasi kepemilikan saham Indonesia atas Freeport dapat segera selesai.

Menurut dia, pembahasan terkait kepemilikan saham Freeport ini melewati jalan yang panjang mulai dari birokrasi, administrasi, dan revisi peraturan pemerintah. Menurut Tony, semua proses itu membutuhkan waktu.

"Itu semua butuh waktu, mudah-mudahan bisa selesai (Juni) mudah-mudahan," kata dia ketika ditemui di acara open house Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Rabu (10/4/2024).

Ia menambahkan, secara garis besar semua pihak telah mencapai kesepemahaman terkait hal ini. Adapun, ia bilang, masih menunggu penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sementara, dalam kunjungan Lebaran ini, ia mengaku tidak membahas perihal pekerjaan bersama Bahlil.

"Ini kan kita silaturahmi. Saya kan juga sering kali ke sini tidak membahas pekerjaan," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebutkan, negosiasi kepemilikan saham dengan PT Freeport Indonesia berjalan cukup alot.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi yang alot tersebut biasa terjadi.

Bahlil mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan agar negosiasi dapat membawa manfaat bagi rakyat.

"Negosiasi kan biasalah, kalau dalam negosiasi kan Bapak Presiden kan memerintahkan kita harus (dapat) manfaat untuk pemerintah dan rakyat lebih banyak," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

"Jadi ya kita harus bernegosiasi dan insya Allah apa yang ditargetkan Presiden bisa kita lakukan," ungkap dia.

Sebagai informasi, Presiden menargetkan negosiasi kepemilikan saham dengan PT Freeport Indonesia dapat selesai pada Juni 2024.