Kemenhub Bakal Susun Regulasi Jual Beli Bus dan Umumkan PO Berizin secara Berkala

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengambil sejumlah upaya agar kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat pada Sabtu (11/5/2024) yang menewaskan 11 orang tidak terulang kembali.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan, pihaknya akan menyusun regulasi terkait jual beli bus agar alur perpindahan tangan setiap armada jadi lebih jelas.

Sebab, Kemenhub menemukan Bus Trans Putera Fajar dengan nomor kendaraan AD 7524 OG itu rupanya sudah lima kali pindah tangan dan badan bus juga sudah dimodifikasi.

Baca juga: Awasi Bus Pariwisata Tak Berizin, Kemenhub Perlu Kerja Sama dengan Instansi Lain

Tribun Jabar/ ahya Nurdin KNKT dan Dishub serta mekanik Hino lakukan pemeriksaan bangkai bus maut Trans Putera Fajar, Senin (13/5/2024), yang mengalami kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jabar, Sabtu (11/4/2024).

"Ke depan, kami akan merancang aturan tentang jual beli armada bus agar terdata dan terkontrol sehingga alurnya akan jelas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/5/2024).

Hendro menambahkan, pihaknya juga akan secara berkala mengumumkan daftar perusahaan otobus (PO) yang berizin dan laik jalan sehingga akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui armada yang akan digunakan laik jalan atau tidak.

Namun demikian, dia tetap berharap masyarakat turut aktif mengecek kelaikan jalan setiap armada bus yang akan digunakan melalui aplikasi Mitra Darat atau spionam.dephub.go.id.

"Tentunya hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan bersama," kata dia.

Baca juga: Bagaimana Cara Cek Kelaikan Bus yang Mau Ditumpangi? Simak di Sini

Selain itu, Kemenhub juga meminta Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk membenahi database bus-bus yang beroperasi sehingga pengawasan armada yang belum memperpanjang uji KIR dapat lebih mudah dilakukan.

Dengan database yang lengkap, maka petugas uji KIR dapat dengan mudah mengingatkan pemilik bus yang tidak memperpanjang uji KIR armada-armadanya.

Di samping itu, dia juga meminta kepolisian untuk melakukan penegakkan hukum bagi bus yang tidak sesuai persyaratan teknis laik jalan.

SHUTTERSTOCK/HKHTT TJ Ilustrasi bus, bus antar kota antar provinsi (AKAP).

Penegakkan hukum juga diharapkan tidak hanya kepada sopir bus, melainkan juga pengusaha atau pemilik kendaraan agar menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan.

Baca juga: Bus Tidak Berizin Leluasa Beroperasi, Keselamatan Masyarakat Jadi Taruhan

"Seperti halnya saat momen libur panjang, perlu dilakukan pengecekan bus-bus pariwisata di lokasi-lokasi wisata bekerja sama dengan seluruh stakeholders termasuk dengan perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di daerah. Apabila ada bus yang ilegal bisa langsung dilaporkan kepada yang berwenang," ucapnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, langkah-langkah antisipasi dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Balai Pengelola Transportasi Darat di daerah, dan juga setiap Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Salah satunya dengan mengintegrasikan setiap data PO bus di pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar ketika dilakukan pengecekan kondisi di lapangan data dari pusat dan daerah sesuai.

"Persyaratan teknis kendaraan sudah menjadi keharusan untuk dipenuhi semua PO bus," tutur Menhub.

Baca juga: Soroti Kecelakan Bus Pariwisata di Subang, Menparekraf: Kita Butuh Manajemen Krisis yang Efektif

Menhub juga menekankan agar setiap armada bus rutin melakukan rampcheck dan sopir yang mengemudikan bus memiliki reputasi yang baik.

Ke depan, pihaknya meminta pihak kepolisian agar melakukan penegakkan hukum kepada PO bus yang memiliki pool atau tempat berkumpul sendiri-sendiri.