Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 132,2 Triliun, Sri Mulyani: Turun 12,2 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai realisasi penarikan utang baru untuk pembiayaan kas negara terus meningkat secara tahun kalender hingga Mei 2024. Meskipun demikian, jika dilihat secara tahunan, nilai penarikan utang pemerintah mengalami penurunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi pembiayaan anggaran melalui utang mencapai Rp 132,2 triliun. Nilai ini setara dengan 20,4 persen dari target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2024, yakni sebesar Rp 648,1 triliun.

"Pembiayaan utang keseluruhan turun 12,2 persen (dari Rp 150,5 triliun)," ujar dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).

Baca juga: Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Secara lebih rinci, pembiayaan utang utamanya bersumber dari penerbitan surat berharga negara (SBN), yakni mencapai Rp 141,6 triliun. Nilai ini setara 21,3 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 666,4 triliun.

Jika dilihat secara tahunan realisasi penerbitan SBN turun 2 persen dari tahun lalu, yakni sebesar Rp 144,5 triliun. Penurunan penerbitan surat utang ini terjadi meskipun pendapatan negara turun, sementara belanja negara naik signifikan, sehingga terjadi defisit dan membutuhkan pembiayaan anggaran.

Sri Mulyani menjelaskan, turunnya penerbitan utang di tengah kebutuhan pembiayaan anggaran merupakan hasil dari pelaksanaan APBN yang hati-hati selama beberapa tahun terakhir. Dengan pengelolaan APBN yang terjaga, pemerintah dapat mengandalkan instrumen pembiayaan non utang seperti saldo anggaran lebih (SAL) dari pelaksanaan kas negara beberapa tahun terakhir.

Tercatat realisasi pembiayaan non utang mencapai Rp 47,6 triliun. Nilai ini setara dengan 37,9 persen dari pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp 125,3 triliun.

"Ini adalah dampak dari kehati-hatian kita menjaga APBN selama bertahun-tahun ini, dirasakan manfaatnya pada saat situasi seperti ini," tutur Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani memastikan, di tengah kondisi pasar keuangan yang dibayang-bayangi ketidakpastian, pemerintah akan melakukan pembiayaan dengan prinsip pruden, terukur, oportunistik, dan fleksibel. Ini dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan paling efisien dan optimal.

"Ini adalah dari cara ktia mengelola APBN secara hati-hati dan antisipatif," ucapnya.

Baca juga: Anak Buah Sri Mulyani Pastikan Indonesia Jauh dari Bangkrut karena Utang