Ancaman Defisit Produksi Beras Masih Mengintai

STOK beras nasional pada Juni-Oktober 2024, diprediksi defisit setelah mengalami surplus pada Maret-Mei 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan ancaman penurunan produksi padi sekitar 40-50 persen dibandingkan puncak panen raya padi pada April-Mei lalu.

Kementerian Pertanian menjelaskan, stok cadangan beras di Bulog minimal memenuhi 1 juta ton per tahun.

Dalam rilis bulanan BPS pada 1 Maret mencatat bahwa Indonesia mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. Minus Januari 2024 adalah 1,61 juta ton dan Februari 1,22 juta ton, sehingga total defisit beras 2,83 juta ton.

Artinya, Indonesia masih punya utang 2,83 juta ton yang harus ditutup di luar jumlah total kenaikan yang dipenuhi untuk bulan Juni sampai akhir tahun.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) tahun 2023, Indonesia jadi negara dengan konsumsi beras global terbesar keempat di dunia sebesar 35,3 juta ton sepanjang tahun lalu.

Dengan prediksi tingkat produksi beras tahun 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengkhawatirkan produksi beras pada Juni hingga Oktober 2024, tidak dapat memenuhi kebutuhan beras nasional.

Hal ini harus diwaspadai Pemerintah, mengingat dampaknya sangat luas bagi sosial ekonomi Indonesia.

Defisit beras dan sosial ekonomi masyarakat

Produksi yang lebih rendah akan berdampak pada kenaikan harga beras. BPS mencatat kenaikan harga beras bisa mencapai 10 persen yang mendorong peningkatan inflasi sebesar 0,5-1 persen.

Dampaknya bagi petani akan sangat bervariasi; meskipun mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga, mereka juga dihadapkan pada tantangan produksi yang lebih mahal dan tidak stabil.

Petani kecil yang bergantung pada modal minim dan sumber daya terbatas bisa semakin terpuruk jika tidak ada intervensi pemerintah yang tepat.

Sementara itu, bagi konsumen terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah, akan paling terpukul oleh lonjakan harga.

Berdasarkan hasil studi LPEM UI, setiap kenaikan harga beras sebesar 5 persen berpotensi meningkatkan jumlah orang miskin hingga 500.000 orang.

Hal ini menggarisbawahi urgensi penanganan masalah ini secara cepat dan efektif, baik melalui stabilisasi pasokan, diversifikasi pangan, maupun subsidi bagi kelompok rentan.

Masalahnya bukan hanya lonjakan harga beras yang mengintai, tetapi juga peningkatan ketidakstabilan sosial-ekonomi yang dapat memperdalam jurang ketidakadilan dan kemiskinan di Indonesia.

Sifat permintaan beras yang bersifat in-elastis, yang mengimplikasikan bahwa fluktuasi harga tidak akan mengakibatkan perubahan yang besar pada permintaan.

Besarnya sumbangan harga beras dalam garis kemiskinan akan mengakibatkan jumlah individu yang sebelumnya di atas garis kemiskinan menjadi berada di bawah garis kemiskinan, apabila terjadi kenaikan harga beras yang cukup tinggi.

Sudah dapat dipastikan, terjadinya defisit produksi beras akan menimbulkan berbagai gejolak sosial dan politik. Tak pelak, berbagai analisis kebijakan perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman defisit beras tahun ini.

Langkah proaktif pemerintah

Defisit beras yang diperkirakan pada Juni-Oktober, bukan hanya hasil sumbangan dari efek El Nino semata. Namun perlu dicermati dalam berbagai sisi. Perlu adanya perbaikan dari tiga sektor pertanian, yaitu hulu, tengah dan hilir.

Pertama, perlu adanya perbaikan dari sisi supply atau produksi. Langkah yang perlu diambil adalah perbaikan sistem subsidi pupuk.

Dibutuhkan langkah untuk menyederhanakan rantai pasok dan penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih efisien.

Ke depan, Pemerintah juga melakukan upaya untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui digitalisasi dalam pendistribusian dan penebusan pupuk bersubsidi, serta penyusunan data penerima subsidi pupuk agar lebih tepat sasaran.

Selanjutnya, alih-alih sebagai langkah proaktif, pemerintah menggenjot peningkatan produksi beras nasional dengan pompanisasi.

Masalahnya terkait kebutuhan air, yang dilakukan adalah memompa air sungai, dan bukannya memperbaiki saluran irigasi.

Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian Dedi Nursyamsi menyampaikan 80 persen air untuk kebutuhan pertanian cenderung boros.

Berikutnya, 60 persen jaringan irigasi yang ada belum dimanfaatkan optimal. Terakhir terjadinya kerusakan keseimbangan hidrologis di daerah aliran sungai.

Otomatis jika ada program pompanisasi tanpa didahului dengan perbaikian irigasi, maka kebijakan yang dilakukan menjadi kurang efisien.

Masih dari sisi penawaran, Kementan telah mendeklarasikan akan fokus pada optimalisasi produksi sawah dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan program cetak sawah demi mengejar angka produksi tersebut.

Namun, sebelum program cetak sawah ini diimplementasikan, Kementan perlu mempertimbangkan sejumlah dampak dari implementasi program ini.

Permasalahan ekologi, penurunan kualitas tanah, biaya dan efektivitas, masalah irigasi, dan konflik lahan adalah sejumlah persoalan yang akan dihadapi dari program tersebut.

Oleh karena itu, fokus pada optimalisasi sawah yang sudah ada dan strategi pertanian berkelanjutan cenderung lebih efektif dan lebih ramah lingkungan dalam jangka panjang.

Kedua, dari sisi permintaan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen menekan kenaikan harga dengan mendistribusikan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Bapenas berusaha menyeimbangkan persediaan dan harga berbagai jenis beras dengan mengimplementasikan program gerakan pangan murah serta menyalurkan beras melalui program SPHP tersebut.

Namun, dalam perjalanannya tidak akan mudah merealisasi kebijakan ini, karena distribusi beras melalui SPHP akan sulit menjangkau seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Hal ini menjadi penyebab permintaan beras tetap tinggi di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau.

Tak hanya itu, perlu peran besar dari Bulog dalam menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk bantuan sosial (Bansos) dan pengelolaan stok pangan. Sebab saat ini peran Bulog dinilai belum maksimal dalam mengendalikan harga beras.

Hingga artikel ini ditulis, impor beras masih menjadi solusi utama pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan beras nasional.

Faktanya impor beras telah merugikan petani dan masyarakat serta menjadi penyebab rusaknya kemandirian pangan nasional.

Mirisnya, pada periode Januari-Mei, BPS mencatat impor beras ke Indonesia malah meningkat sebesar 165,37 persen.

Pada 2023, dengan pola yang sama pemerintah mengumumkan impor beras di tengah panen raya. Hal ini berdampak langsung pada ketidakstabilan di pasar dalam negeri.

Kedepannya, pemerintah dapat menerapkan kuota impor yang ketat terutama saat musim panen untuk melindungi petani lokal. Selain itu, di sinilah pentingnya penguatan peran Bulog dalam penyerapan beras lokal untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.