Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar
Wajib Pajak yang Tak Punya NPWP Tidak Akan Dikenakan Pajak Lebih dari 20 Persen, asalkan...
Rully R. Ramli
Kompas.com - 19/02/2024, 16:00 WIB
Terhitung sejak Januari 2024, format NPWP yang digunakan dalam administrasi perpajakan adalah NPWP 15 digit atau NIK bagi orang pribadi penduduk.
Kembali ke artikel...
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Video pilihan
Lihat Semua
Laporkan komentar
Akun Terdeteksi Anonim
Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.
Ganti Akun

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke
Rekomendasi untuk anda
WHATS NEW
Ketika Pajak Warisan Jadi Polemik di India
Ketika Pajak Warisan Jadi Polemik di...
WHATS NEW
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta
Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli...
WHATS NEW
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB...
WHATS NEW
Aprindo Sebut Kebijakan Wajib Sertifikat Halal UMKM Berpotensi Ditunda
Aprindo Sebut Kebijakan Wajib Sertifikat Halal...
WHATS NEW
Indofarma Hadapi Masalah Keuangan, Erick Thohir: Kalau Ada Penyelewengan, Kami Bawa ke Kejagung
Indofarma Hadapi Masalah Keuangan, Erick Thohir:...
WHATS NEW
Teten Minta Wajib Sertifikat Halal UMKM Ditunda, Mendag: Kita Harus Latih
Teten Minta Wajib Sertifikat Halal UMKM...
WHATS NEW
Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal Oktober 2024
Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib...
WHATS NEW
Bagaimana Aturan Perlintasan Kereta Api di Indonesia? Ini Penjelasan KAI
Bagaimana Aturan Perlintasan Kereta Api di...

Terkini Lainnya

Pegadaian Luncurkan Pembiayaan Porsi Haji Plus dengan Jaminan Emas

Pegadaian Luncurkan Pembiayaan Porsi Haji Plus dengan Jaminan Emas

Whats New
09/05/2024, 00:20 WIB
Cara Bayar Tiket Kereta Api Pakai Virtual Account BCA

Cara Bayar Tiket Kereta Api Pakai Virtual Account BCA

Spend Smart
08/05/2024, 23:47 WIB
Bank Ina Buka Kantor Cabang di PIK, Tebar Berbagai Promo

Bank Ina Buka Kantor Cabang di PIK, Tebar Berbagai Promo

Whats New
08/05/2024, 23:40 WIB
Cara Tarik Tunai Kartu Kredit BCA, Biaya, dan Bunganya

Cara Tarik Tunai Kartu Kredit BCA, Biaya, dan Bunganya

Spend Smart
08/05/2024, 23:31 WIB
Cara Tarik Tunai BCA di ATM dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Tarik Tunai BCA di ATM dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Earn Smart
08/05/2024, 23:29 WIB
Jokowi Siap Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Jokowi Siap Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Whats New
08/05/2024, 23:25 WIB
Cara Mudah Bayar Tagihan PDAM di Aplikasi BRImo

Cara Mudah Bayar Tagihan PDAM di Aplikasi BRImo

Spend Smart
08/05/2024, 23:18 WIB
Pertamina Klarifikasi Rumor SPBU Mau Stop Jual Pertalite

Pertamina Klarifikasi Rumor SPBU Mau Stop Jual Pertalite

Whats New
08/05/2024, 23:16 WIB
Laba Bersih PGEO Lebih Tinggi 67,7 Persen dari Target RKAP, Ini Penopangnya

Laba Bersih PGEO Lebih Tinggi 67,7 Persen dari Target RKAP, Ini Penopangnya

Whats New
08/05/2024, 23:11 WIB
Rumor Sri Mulyani Masuk Bursa Pilgub DKI, Stafsus Menkeu Beri Klarifikasi

Rumor Sri Mulyani Masuk Bursa Pilgub DKI, Stafsus Menkeu Beri Klarifikasi

Whats New
08/05/2024, 23:05 WIB
Emiten Kontraktor Tambang Hillcon Bagikan Dividen Rp 103,1 Miliar

Emiten Kontraktor Tambang Hillcon Bagikan Dividen Rp 103,1 Miliar

Whats New
08/05/2024, 22:15 WIB
Absen Bagi Dividen, EDGE Akan Gunakan Laba untuk Ini

Absen Bagi Dividen, EDGE Akan Gunakan Laba untuk Ini

Whats New
08/05/2024, 21:12 WIB
Bank Mandiri Komitmen untuk Terapkan Prinsip ESG dalam Operasionalnya

Bank Mandiri Komitmen untuk Terapkan Prinsip ESG dalam Operasionalnya

Whats New
08/05/2024, 20:24 WIB
Indonesia Jadi Tuan Rumah World of Coffee Trade Show 2025

Indonesia Jadi Tuan Rumah World of Coffee Trade Show 2025

Whats New
08/05/2024, 20:12 WIB
KKP Gelontorkan Rp 46,6 miliar untuk Teknologi Modern Budidaya Ikan Nila Salin

KKP Gelontorkan Rp 46,6 miliar untuk Teknologi Modern Budidaya Ikan Nila Salin

Whats New
08/05/2024, 19:40 WIB
1
2
3
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya

Terpopuler

1

Bea Cukai Klarifikasi Kasus TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta

Dibaca 35.362 kali
2

Pengusaha Ritel Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat

Dibaca 14.353 kali
3

Gelar RUPS, Antam Umumkan Direksi Baru

Dibaca 3.321 kali
4

Harga Emas Terbaru 8 Mei 2024 di Pegadaian

Dibaca 2.266 kali
5

PT Pamapersada Nusantara Buka Lowongan Kerja hingga 10 Mei 2024, Cek Syaratnya

Dibaca 1.175 kali
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Now Trending

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Mendaftar Haji sejak Kelas 3 SD, Ini Cerita Calon Haji Termuda asal Ponorogo

Mendaftar Haji sejak Kelas 3 SD, Ini Cerita Calon Haji Termuda asal Ponorogo

Pemain Bola Malaysia Kembali Jadi Korban Penyerangan, Mobil Diadang Saat Berangkat ke Tempat Latihan

Pemain Bola Malaysia Kembali Jadi Korban Penyerangan, Mobil Diadang Saat Berangkat ke Tempat Latihan

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi