Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Tunggu Kajian Bank Dunia dan UGM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun jalan tol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna menunjang konektivitas seluruh wilayah di Pulau Jawa, khususnya di jalur selatan.

Sayangnya, wacana itu mendapat penolakan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang khawatir, adanya jalan tol itu bisa mengganggu perekonomian masyarakat.

Terlebih, terbatasnya ruang terbuka di Yogyakarta yang tidak memungkinkan dibangun jalan bebas hambatan yang tertutup dan tak semua orang bisa masuk.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ia memahami kekhawatiran Gubernur DIY tersebut.

Apalagi, jika sampai penduduk setempat justru tidak dapat menikmati hasil pembangunan.

(Baca: Sultan HB X Tolak Pembangunan Jalan Tol di Yogyakarta)

"Ini juga harus kita perhatikan, kita tidak mau justru masyarakat setempat tidak menikmati pembangunan," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/7/2017).

Meski demikian, rencana kelanjutan pembangunan jalan tol itu baru akan diputuskan usai kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Harapannya hasil studinya dapat menjelaskan apa yang terbaik khususnya untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah," tutup mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut.

Untuk diketahui, selama ini pemerintah dianggap hanya memperhatikan kelancaran konektivitas di wilayah utara Pulau Jawa.

Karenanya, pemerintah berencana untuk membangun jalan tol di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), demi menunjang konektivitas seluruh wilayah di Pulau Jawa, khususnya di jalur selatan.

Setidaknya, ada tiga ruas tol yang akan dibangun pemerintah pusat yang melewati wilayah Yogyakarta, yaitu ruas Bawen-Yogyakarta, Solo-Yogyakarta, dan Cilacap-Yogyakarta.