Soal Tarif Ojek Online, Grab Berharap Kepentingan Mitra dan Penumpang Seimbang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, pihaknya mendukung adanya aturan soal tarif ojek online. Meski begitu, ia menekankan bahwa aturan tersebut harus menampung kepentingan mitra pengemudi maupun pelanggan.

"Ini ada di dua sisi, bukan hanya sisi pengemudi, tapi juga penumpang. Jadi menyeimbangkan," ujar Ridzki di Jakarta, Jumat (28/3/2019).

Ridzki menganggap peraturan tersebut merupakan inisiatif yang baik dari pemerintah. Selanjutnya, bersama sejumlah pihak akan dibahas bagaimana menerapkannya ke depan.

"Kita akan dukung bersama dan kita akan diskusikan untuk implementasikan," kata Ridzki.

Baca juga: Apakah Tarif Ojek Online yang Baru Sudah Ideal?

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menentukan besaran tarif ojek online. Penetapan tarif ini sendiri dibagi menjadi tiga zona.

Sistem zonasi ini sendiri terdiri dari, zona I yang meliputi Sumatera, Jawa selain Jabodetabek dan Bali. Zona II terdiri dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sedangkan Zona III terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Untuk zona I, tarif batas bawahnya sebesar Rp 1.850 per kilometernya dan tarif batas atasnya Rp 2.300. Untuk biaya jasa minimalnya Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000. Biaya jasa minimal merupakan biaya yang dibayarkan penumpang untuk jarak tempuh maksimal 4 kilometer.

Di zona II, tarif batas bawahnya sebesar Rp 2.000 dan tarif batas atasnya Rp 2.300 per kilometernya. Untuk biaya jasa minimalnya Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan di zona III tarif batas bawahnya sebesar Rp 2.100 dan tarif batas atasnya Rp 2.600 per kilometernya. Untuk biaya jasa minimalnya Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Besaran tarif ini merupakan biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya sewa aplikasi atau tarif bersih (nett) yang diterima pengemudi ojek online. Tarif ini akan mulai berlaku pada 1 Mei 2019 mendatang.