Laporan Keuangan KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangannya tahun 2018.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pencapaian itu tak lepas dari upaya KKP untuk terus melakukan efisiensi anggaran dalam empat tahun terakhir, salah satunya melalui kebijakan Susinisasi.

"Hasilnya, dalam empat tahun terakhir KKP dapat mengembalikan Rp 9,3 triliun kepada negara. PNBP naik dari Rp 150 miliar saat awal saya menjadi menteri, sekarang sudah jadi Rp 600 miliar lebih," kata Susi dalam siaran pers, Rabu (12/6/2019).

"Pajak juga naik dari sebelumnya tak sampai Rp 300 miliar, sekarang sudah Rp 1,5 triliun,” ucapnya.

Baca juga: Terus Dapat Disclaimer, Susi Marahi Jajaran KKP

Susi mengakui, masih banyak PR yang harus dilakukan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran. Hal ini akan terus diupayakan oleh KKP ke depannya.

“Saya akui, dari sisi anggaran dan efektivitasnya masih banyak kita bisa perbaiki. Kemudian efisiensinya tentu saja juga pasti kita bisa perbaiki," ungkap Susi.

Efektivitas ini, kata Susi, sangat penting karena nanti akan menjadi ujung tombak dari produktifitas perikanan Indonesia.

Sama seperti Menteri Susi, anggota IV BPK RI Rizal Djalil pun mengatakan pencapaian ini tak lepas dari peningkatan realisasi anggaran dan peningkatan PNPB yang dikelola oleh para pejabat komitmen di KKP. Tak luput juga dari peningkatan sumber daya ikan di laut.

"Ini tak luput dari peningkatan ketersediaan sumber daya ikan berkat ketegasan Menteri Susi Pudjiastuti yang mengambil tindakan-tindakan tegas dalam menjaga laut Indonesia," ucap Rizal.

Baca juga: BPK Soroti Utang Pemerintah, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Bahkan, Rizal mengimbau KKP untuk terus memperbesar belanja modal bagi masyarakat untuk mendorong kesejahteraan, yang akan turut berimbas pada meningkatnya penerimaan negara.

“Saya mendorong sepenuhnya Ibu Menteri dengan jajarannya agar belanja modalnya diperbesar sehingga kapasitas kita mendorong masyarakat lebih sejahtera, mendorong penerimaan negara menjadi lebih meningkat makin besar juga,” ucapnya.

Selain itu harap Rizal, peningkatan PNPB terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya seiring dengan makin tersedianya sumber daya perikanan di laut.

“Kami berharap, PNBP ke depan juga bisa lebih meningkat lagi seiring dengan masifnya, makin tersedianya sumber daya perikanan kita di laut kita karena tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan berdasarkan hukum kita,” ujarnya.