Pemkab Manggarai Barat Keluhkan Pendapatan yang Jomplang di TN Komodo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pariwisata Manggarai Barat, Augustinus Rinus, mengatakan adanya sejumlah gap dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda).

Dari total PNBP 2018, sebanyak Rp 46.000 miliar, Kabupaten Manggarai Barat hanya memperoleh Rp 6 miliar dari hasil penjualan tiket masuk di Taman Nasional Komodo.

"Perbedaan data kami dengan Taman Nasional Komodo itu ada selisih 46.000, dari 46.000 loss kita Rp 26,4 miliar. Ada perbedaan distribusi income yang tidak merata," ujarnya di Labuan Bajo, NTT, Senin (9/12/2019).

"Mereka (pemerintah pusat) tahun lalu hampir Rp 34 miliar (Taman Nasional Komodo), kami Rp 6 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2014. Kami Perda Nomor 1 Tahun 2018, hanya Rp 6 miliar. Jadi gap-nya itu sangat besar," lanjut Augustinus.

Baca juga: Ada Wacana Jadi Rp 14 Juta, Ini Harga Tiket Masuk Pulau Komodo

Persoalan ini bermula dari lokasi titik penjualan tiket wisata TNK yang banyak dikuasai travel agen yang tidak terpusat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

"Karena begini, mereka kan menjual tiket retribusi di 4 titik, sedangkan kami hanya dua titik. Kami dua titiknya di Rinca dan Komodo. Kami menginginkan satu pintu di daerah ini, Labuan Bajo. Dikelola oleh Pemda dan TN Komodo," katanya.

Karena masalah tersebut, pihak pemerintah kabupaten meminta pemerintah pusat agar penjualan tiket serta pendataan jumlah kunjungan wisatawan dilakukan terpusat di Manggarai Barat.

"Ini yang kami dorong supaya pemerintah daerah kita minta satu pintu menuju Taman Nasional Komodo. Kalau itu tidak bisa, ya digitalisasi sekalian," ucapnya.

Permintaan digitalisasi atau satu pintu tersebut bertujuan agar data jumlah kunjungan keduanya sama. Setelah itu, daerah juga merasa memiliki pariwisata ini dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang cukup signifikan.