Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BKPM Yakin Indonesia Tak Alami Resesi Ekonomi pada 2020

Kompas.com - 28/12/2019, 10:49 WIB
Ade Miranti Karunia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan, perekonomian Indonesia 2020 mendatang tidak akan memasuki masa resesi.

"Minimal, dari berbagai macam pakar analisa ekonomi yang menyatakan bahwa tahun 2020 diambang resesi ekonomi, bagi kami BKPM tidak terlalu menggubris analisa tersebut. Karena data kami menunjukkan tidak diambang resesi tetapi menuju suatu titik perekonomian baru," katanya di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Apalagi didorong adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang bakal mendorong peningkatan nilai investasi ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Tak Yakin Indonesia Bakal Resesi akibat Perekonomian Global

BKPM perlahan sedang menyelesaikan sederet "pekerjaan rumah", terutama investasi eksisting yang tersendat akibat adanya perizinan yang belum terselesaikan.

"Ditambah lagi dengan investasi eksisting kurang lebih Rp 708 triliun. Rp 708 triliun ini sudah terjadi tiga tahun lalu, orang sudah invest tapi tidak bisa dieksekusi. Karena ada sebagian izinnya di kementerian/lembaga ditahan. Ini yang terburuk," ujarnya.

BKPM beryakinan pada 2020 nanti, masalah tersebut akan tuntas. Saat ini, BKPM baru menyelesaikan sebesar Rp 127 triliun nilai investasi eksisting yang tersendat.

Baca juga: BKPM Yakin Realisasi Investasi 2019 Lampaui Target

"Dan Rp 708 triliun itu sudah terselesaikan menjadi sekitar Rp 127 triliun. Maka target kita ke depan, yang dikasih untuk 2020, oleh Bappenas kepada BKPM kurang lebih Rp 886 triliun, hampir Rp 900 triliun, bayangkan!," ungkap Bahlil.

Bila masalah investasi eksisting yang terhambat mampu diselesaikan maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.

"Saya yakin masih diangka atas 5 persen. Berapa lebihnya, saya yakin banyak variabel mempengaruhi. Kami ke depan, kami akan melakukan langkah-langkah konfrehensif, langkah statis untuk bisa mewujudkan target dari Pak Presiden kepada kami, di samping menunggu omnibus law," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com