Ketua Komisi XI DPR soal Jiwasraya: Kalau Cukup Pakai Panja, Pakai Panja Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih membahas persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya Tbk. Dalam pembahasan, mengemuka pula wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) maupun Panitia Khusus (Pansus).

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dito Ganinduto mengatakan, pihaknya tidak terburu-buru membentuk Pansus. Pembentukan Pansus akan dirapatkan terlebih dahulu bersama Komisi VI DPR RI.

"Kesimpulan kita adalah, kita akan rapat gabungan dengan komisi VI," kata Dito Ganinduto kepada Kompas.com, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Belum Selesai Skandal Jiwasraya, Kini Muncul Masalah Asabri

Dito menuturkan, rapat gabungan diperlukan karena pihaknya belum mendengar pernyataan resmi dari pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah memberikan pernyataan kepada Komisi VI.

Sedangkan, Komisi VI DPR RI belum mendengar pernyataan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Karena komisi VI selama ini baru dengar dari BUMN, belum dengar dari sektor keuangan. Sementara kita sebelum reses sudah bahas masalah Jiwasraya. Kita sudah panggil OJK, Menkeu, dan BPK. Kita rapat beberapa hari," jelas Dito.

Baca juga: Kemenkeu: Jiwasraya Harus Bisa Pertanggungjawabkan Polis Hingga Usai, Tapi...

Dito bilang, hasil rapat nantinya bisa ditindaklanjuti dengan pembentukan Panja masing-masing. Pembentukan Panja juga berguna untuk meredam kegaduhan, mengingat Jiwasraya Putra tengah berjuang mencari investor.

"Ya makanya kita panja dulu, kita gabungan. Kalau cukup pakai panja, ya pakai panja saja. Ini kan masalahnya uang nasabah dan hukum yang di handle sama Kejagung," ungkap Dito.

Intinya, dia bilang, pembentukan panitia bertujuan untuk menyelamatkan uang nasabah. Pemerintah dan BUMN sudah bertanggung jawab untuk membalikkan uang nasabah secara bertahap.

Baca juga: Analis: Jiwasraya Sengaja Beli Saham BUMN Gorengan untuk Kelabui Auditor