Rasio NPF Cukup Rendah, Ini Strategi yang Ditempuh BTPN Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - PT BTPN Syariah (KOMPAS100: BTPS) mencatatkan non-performing financing (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah di level 1,3 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata NPL perbankan yang mencapai 2,5 persen akhir 2019 lalu.

Direktur Utama BPTS Ratih Rachmawaty mengatakan pihaknya menyalurkan pembiayaan ke segmen ultra mikro atau segmen keluarga prasejahtera. 

Direktur Utama BPTS Ratih Rachmawaty menjelaskan, berdasarkan segmennya, pembiayaan perusahaan masuk ke dalam kategori ultra mikro dengan pinjaman mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 50 juta.

"Kami di segmen ini sudah sejak 2009, kala itu masih Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian kami spin off di tahun 2014 dan sampai sekarang masih fokus menyalurkan pembiayaan ke segmen keluarga prasejahtera," ujar dia saat menjadi pembicara di CEO Talk di Menara Kompas, Jumat (14/1/2020).

Baca juga: Waktu Tidur Cukup, Rahasia Dirut BTPN Syariah Jaga Kualitas Kerja

Ratih pun menjelaskan, salah satu strategi bank yang dia pimpin untuk menjaga kualitas kredit adalah dengan menyalurkannya ke ibu-ibu secara berkelompok.

Sebab, berdasarkan analisa perusahaan, debitur perempuan khususnya ibu rumah tangga punya tanggung jawab dan kemampuan mengelola keuangan yang lebih prima.

Kini, jumlah debitur BTPN Syariah mencapai 5,2 juta dengan 3,6 juta di antaranya masih debitur aktif. Kredit pun disalurkan oleh community officer yang sebagian besar juga perempuan.

"Pinjaman nggak langsung dikasih, tapi harus lulus pelatihan lima hari, satu hari satu sampai dua jam saja," ujar dia.

Tak gunakan debt collector

Hal unik lainnya, Ratih mengaku tak menggunakan jasa debt collector untuk menagih kredit macet nasabah. Dia mengatakan, strategi perusahaan untuk pembiayaan-pembiyaan yang sudah terlanjur macet dengan tekanan sosial.

Di setiap kelompok ibu-ibu yang terbentuk pastu memiliki ketua. Nah, ketua tersebut dipilih biasanya berdasarkan pengaruh dia di masyarakat.

"Kalau pertama kali itu ditanggungrenteng, dibayar sama temen-temennya. Tapi kalau udah kedua kali, ketiga kali, temennya bakal marah duluan," ujar Ratih.

"Kami tidak memiliki debt collector sama sekali. Jadi 1,3 persen itu macet ya sudahlah. Tapi konsekuensinya dia malu sama teman-temannya sendiri. Penaltinya itu ya dua cicilan awal dibayarin sama kelompok," jelas dia.

Selain berhasil menjaga kualitas kredit itu, BTPS mencatatkan rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) menembus 40 persen.

"Padahal, ketentuan dari regulator minimal hanya 8 persen, tapi sengaja kami optimalkan. Mengingat risiko di ultra mikro yang juga besar," ujar dia.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per November 2019, perolehan laba bersih BTPS mencapai Rp 1,24 triliun. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebanyak 37,67 persen secara year on year (yoy).

Adapun kini, harga saham BTPS telah melampaui harga saham induk perusahaan. BTPS kini memiliki harga saham sebesar Rp 4.390 per lembar saham (17/1/2020) sementara Bank BTPN sebesar Rp 3.110 per lembar saham.

Menurut Ratih, nilai tersebut terbilang wajar lantaran sebanyak 29,97 persen saham perusahaan merupakan milik publik, sedangkan BTPN saham publiknya masih di bawah 10 persen.