Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Publik Ingin Pemerintah Aktif Kurangi Jumlah Perokok

Kompas.com - 04/02/2020, 18:30 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Baru-baru ini Philip Morris International Inc. (PMI) merilis kajian baru berjudul Unsmoke Your Mind: Pragmatic Answers to Tough Questions for a Smoke-Free Future.

Hasil dari kajian tersebut menunjukkan minat publik yang tinggi terhadap adanya sains dan informasi yang terbuka serta kebijakan yang didasari fakta ilmiah terhadap produk tembakau aternatif bebas asap.

“Produk alternatif bebas asap menawarkan pendekatan yang masuk akal bagi tujuan kesehatan masyarakat,” kata Jacek Olczak, Direktur Operasional PMI seperti dikutip dari Associated Press, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Philip Morris: Jumlah Perokok Dewasa Akan Berkurang pada 2025

Kajian itu dilakukan oleh perusahaan riset independen, Povaddo LCC. Survei tersebut dilakukan terhadap 17.251 orang dewasa berusia 21-74 tahun di 14 negara.

Sebanyak 9 dari 10 responden atau 87 persen setuju bahwa ketika mengembangkan peraturan, pembuat kebijakan, dan badan kesehatan masyarakat harus mempertimbangkan keseluruhan bukti dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan rokok elektrik dan produk tembakau yang tidak dipanaskan.

Kajian tersebut juga menyimpulkan sekitar 89 persen responden setuju sebelum memperkenalkan rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan kepada konsumen, produsen harus melakukan penelitian ilmiah yang komprehensif terhadap produk mereka masing-masing.

“Bagi PMI, penelitian ini memperkuat pentingnya transparansi dalam berbagai ilmu pengetahuan dibalik produk bebas asap milik kami, menjadikannya terbuka untuk semua, baik pemerintah, pembuat kebijakan, ilmuwan, akademisi, atau masyarakat umum,” ungkap Olczak.

Baca juga: Perokok Bakal Berhenti Merokok Jika Harga Per Bungkus Rp 70.000

Olczak menambahkan sains dan teknologi telah menciptakan alternatif yang lebih baik daripada rokok dan pria serta wanita (perokok dewasa) harus memiliki akses ke produk tersebut.

Menghalangi mereka untuk mengakses ke produk yang lebih baik dan berbasis ilmiah ini, berarti mereka tidak ada pilihan lain selain terus merokok.

Adapun ke-14 negara yang disurvei oleh Povaddo meliputi, Argentina, Australia, Brasil, Jerman, Hong Kong, Israel, Italia, Jepang, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Survei tersebut dilakukan dari 4-19 Desember 2019.

Adapun margin kesalahan dari penelitian tersebut kurang lebih 0,75 persen, dengan interval kepercayaan 95 persen.

Pada 2019 lalu, PMI juga telah mengeluarkan kajian berjudul Unsmoke: Clearing the Way for Change. Dua poin utama pada kajian tersebut adalah dampak merokok pada hubungan pribadi dan kurangnya informasi yang tersedia tentang produk bebas asap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Era Suku Bunga Tinggi, Bank Mega Syariah Terapkan Jurus Angsuran Tetap untuk Pembiayaan Rumah

Era Suku Bunga Tinggi, Bank Mega Syariah Terapkan Jurus Angsuran Tetap untuk Pembiayaan Rumah

Whats New
Gojek Luncurkan Paket Langganan Gojek Plus, Ada Diskon di Setiap Transaksi

Gojek Luncurkan Paket Langganan Gojek Plus, Ada Diskon di Setiap Transaksi

Whats New
Laba Bersih MPXL Melonjak 123,6 Persen, Ditopang Jasa Angkut Material ke IKN

Laba Bersih MPXL Melonjak 123,6 Persen, Ditopang Jasa Angkut Material ke IKN

Whats New
Emiten Migas SUNI Cetak Laba Bersih Rp 33,4 Miliar per Kuartal I-2024

Emiten Migas SUNI Cetak Laba Bersih Rp 33,4 Miliar per Kuartal I-2024

Whats New
CEO Perusahaan Migas Kumpul di IPA Convex 2024 Bahas Solusi Kebijakan Industri Migas

CEO Perusahaan Migas Kumpul di IPA Convex 2024 Bahas Solusi Kebijakan Industri Migas

Whats New
Ramai soal 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Ditahan, Bea Cukai Beri Penjelasan

Ramai soal 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Ditahan, Bea Cukai Beri Penjelasan

Whats New
BEI Ubah Aturan 'Delisting', Ini Ketentuan Saham yang Berpotensi Keluar dari Bursa

BEI Ubah Aturan "Delisting", Ini Ketentuan Saham yang Berpotensi Keluar dari Bursa

Whats New
BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

Whats New
Hadirkan Solusi Transaksi Internasional, Bank Mandiri Kenalkan Keandalan Livin’ by Mandiri di London

Hadirkan Solusi Transaksi Internasional, Bank Mandiri Kenalkan Keandalan Livin’ by Mandiri di London

Whats New
Biasakan 3 Hal Ini untuk Membangun Kekayaan

Biasakan 3 Hal Ini untuk Membangun Kekayaan

Earn Smart
Pertumbuhan Ekonomi RI 5,11 Persen Dinilai Belum Maksimal

Pertumbuhan Ekonomi RI 5,11 Persen Dinilai Belum Maksimal

Whats New
Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Whats New
Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menperin Sebut Upaya Efisiensi Bisnis

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menperin Sebut Upaya Efisiensi Bisnis

Whats New
Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Berlaku Mei 2024

Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Berlaku Mei 2024

Whats New
Emiten Hotel Rest Area KDTN Bakal Tebar Dividen Rp 1,34 Miliar

Emiten Hotel Rest Area KDTN Bakal Tebar Dividen Rp 1,34 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com