Mulai Ada PHK, Pemerintah Luncurkan Kartu Pra Kerja Pekan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah bakal meluncurkan program kartu pra kerja pada pekan ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menjelaskan, percepatan implementasi program kartu pra kerja sebagai bentuk respon pemerintah dalam menghadapi dampak virus corona (Covid-19).

Susiwijono mengatakan, percepatan program dilakukan lantaran beberapa sektor industri telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Baca juga: Terhantam Corona, 3 Wilayah Ini Bakal Duluan Uji Coba Kartu Pra Kerja

Diharapkan kartu pra kerja bisa menjadi sarana korban PHK meningkatkan skill secara online.

"Ini kenapa Presiden meminta minggu ini, ini waktunya social distancing. Sehingga didorong pelatihan online, dan juga dampak Covid-19 beberapa sektor sudah PHK. Kami carikan solusinya bagaimana teman-teman yang di PHK bisa mendapatkan kartu pra kerja untuk peningkatan kompetensi," ujar dia di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja.

Namun demikian, program kartu pra kerja belum bisa berjalan lantaran payung hukum mengenai Project Management Office (PMO) belum rampung.

Baca juga: Jokowi Akhirnya Keluarkan Perpres Kartu Pra-Kerja, Apa Poin-poinnya?

PMO sendiri merupakan organisasi yang nantinya menjalankan program ini secara penuh, termasuk menentukan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjalankan pelatihan kerjanya.

"Kalau tadinya beberapa pekan lalu percepat jadi akhir maret, presiden minta lagi dipercepat ke pekan ini. Jadi mudah-mudahan hari Jumat sudah akan dilaksanakan implementasi soft launching," jelas Susiwijono.

"Perpresnya saja belum lengkap. PMO belum ada. Hari ini diproses, PMO disiapkan siapa saja," ujar dia.

Susiwijono pun mengatakan, program kartu Pra Kerja akan terlebih dahulu diujicobakan di tiga wilayah yang paling terdampak virus corona, terutama di sektor pariwisata.

Ketiga wilayah tersebut adalah Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau.

Baca juga: Antisipasi Dampak Corona, Kartu Pra-Kerja Disalurkan Maret

Dalam penerapannya, pemerintah daerah di ketiga wilayah tersebut harus bekerja sama dengan setiap lembaga pelatihan di wilayahnya untuk menyediakan pelatihan kepada para pencari kerja.

Hingga saat ini, sudah ada sembilan platform digital yang bersedia bekerja sama untuk menjadi perantara penerapan kartu pra kerja.

"Setelah tiga tempat terdampak ini, tiga berikutnya adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta yang pencari kerja banyak, angkatan kerja banyak. Ini momentumnya kita sangat berharap, kartu pra kerja menjadi salah satu solusi pada saat nanti beberapa sektor, misal pariwisata dan penunjang wisata sudah mulai PHK," ujar dia.

"Jadi nanti konsepnya, teman-teman pekerja yang kena PHK bisa apply kursus pendidikan atau pelatihan melalui kartu pra kerja kemudian bisa pilih pelatihan di situ. Sehingga walaupun posisinya kena PHK, dia bisa bisa upgrade, upskilling, reskilling dan update kompetensi sehingga punya kemampuan lebih dan bisa mencari pekerjaan baru yang lebih baik atau wirausaha," jelas Susiwijono.