BI: Pemulihan Ekonomi Global Bakal Lebih Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengemukakan kontraksi perekonomian global terus berlanjut dan pemulihan ekonomi dunia lebih lama dari perkiraan sebelumnya.

Kondisi tersebut didorong oleh peningkatan kembali penyebaran Covid-19 di beberapa negara serta mobilitas pelaku ekonomi yang belum kembali normal, sejalan penerapan protokol kesehatan.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko mengatakan, perkembangan ini menyebabkan efektivitas berbagai stimulus kebijakan yang ditempuh menjadi terbatas.

"Sejalan dengan permintaan global yang lebih lemah, volume perdagangan dan harga komoditas dunia lebih rendah dari perkiraan. Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat, didorong oleh lambatnya pemulihan ekonomi global dan meningkatnya geopolitik AS-China," kata Onny dalam siaran pers, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Tim Pemulihan Ekonomi Dibentuk, Erick Thohir Langsung Tancap Gas

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 juga diperkirakan terkontraksi, dengan level terendah pada Mei 2020.

Perkembangan ini dipengaruhi oleh oleh kontraksi ekonomi domestik pada April-Mei 2020, sejalan dengan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

"Namun perkembangan terkini Juni 2020 menunjukkan perekonomian mulai membaik seiring relaksasi PSBB, meskipun belum kembali kepada level sebelum pandemi Covid-19," sebut Onny.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi, BI telah melakukan sejumlah kebijakan. Bank sentral telah menurunkan suku bunga acuan BI-7DRRR sebesar 25 bps menjadi 4 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar menjadi 3,25 persen, dan suku bunga Lending Facility menjadi 4,75 persen.

Baca juga: Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan suku bunga dengan 4 langkah bauran kebijakan, yaitu melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah, memperkuat ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah, dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK.

"Kemudian mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi," sebut Onny.