Selain Pendapatan, Biaya Promosi Jadi Kendala UMKM Saat Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ninja Xpress bersama Markplus Inc melalui survei independen terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melaporkan, UMKM mengalami masalah pemasaran saat pandemi Covid-19.

Dari 400 UMKM yang disurvei, 32 persen UMKM harus melakukan promosi lebih sering dibanding kondisi normal. Harga promosi pun jauh lebih tinggi ketimbang sebelum pandemi Covid-19.

Padahal, 64 persen UMKM tengah mengalami penurunan pendapatan.

Baca juga: Realisasi Program PEN untuk Koperasi dan UMKM Capai Rp 87,083 Triliun

Mereka juga sulit menemukan cara pemasaran yang tepat untuk menghasilkan pendapatan yang optimal. Nyatanya, sebanyak 31 persen UMKM mengaku promosi yang dilakukan tidak membawa hasil optimal.

"Ada 59 juta UMKM yang terdaftar di Indonesia, dan banyak yang mendapat tantangan (selama pandemi Covid-19). Dalam pengembangan produk, 29 persen mengaku ada keterbatasan membuat konten (promosi), sebanyak 26 persen sulit menemukan channel pemasaran yang tepat," kata Country Head Ninja Xpress, Ignatius Eric Saputra secara virtual, Jumat (18/12/2020).

Eric menyebut, faktor finansial tak pelak jadi kendala UMKM melakukan promosi. Berdasarkan survei, sebanyak 60 persen UMKM mengaku mengalami penurunan pendapatan, 50 persen mengaku keterbatasan modal, dan 29 persen mengaku adanya biaya operasional yang tinggi.

Penundaan pembayaran dari mitra juga menjadi kendala finansial yang dihadapi.

"Ada 64 persen UMKM yang mengalami penurunan pendapatan karena berkurangnya kemampuan membeli dari customer. Ada juga beberapa yang kesulitan melakukan penjualan karena PSBB. Melemahnya buying power terjadi di semua sektor, fashion, kuliner, dan lain-lain," sebutnya.

Adapun survei dilakukan kepada 400 UMKM berdasarkan database Ninja Xpress dan Database Markplus Inc. UMKM yang disurvei didominasi oleh Pulau Jawa, dengan yang tertinggi berada di Jabodetabek dan Bandung.

Sementara 19 persen lainnya berasal dari Pulau Sumatera, 8 persen dari Pulau Sulawesi, 6 persen dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara, 5 persen dari Pulau Kalimantan, serta 2 persen dari Maluku dan Papua.

Responden survei didomisasi oleh pengusaha mikro (93 persen) dengan jumlah pengawai sekitar 1-10 orang. Pendapatannya kurang dari Rp 300 juta per tahun.

Baca juga: 5 Transformasi Agar UMKM Bisa Tumbuh di Era Industri 4.0