Erick Thohir Temui KPK dan BPK untuk Bahas Vaksin Covid-19 Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait vaksin Covid-19 beberapa waktu yang lalu.

Pertemuan itu membahas terkait kemungkinan adanya vaksin Covid-19 kategori mandiri alias berbayar.

Baca juga: Mulai 1 Februari, Masyarakat Bisa Coba KRL Yogyakarta-Solo Tarif Rp 1

“Ada wacana yang belum menjadi keputusan walaupun di Keppres ada, mandiri dimungkinkan. Itu lah kenapa ada pertemuan dengan Komisi VI, BPKP, LKPP dan Pak Menkes yang baru bersama saya datang ke BPK dan KPK untuk menyampaikan apakah vaksin mandiri ini salah (atau tidak),” ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/1/2021).

Setelah pertemuan dengan beberapa instansi tersebut, kata Erick, pemberian vaksin secara mandiri diperbolehkan dengan ketentuan tertentu. Misalnya, jenis dan merk vaksin mandiri harus berbeda dengan yang gratis.

Baca juga: Optimisme Pemulihan Ekonomi Dorong Rupiah Ditutup Menguat Sore Ini

“Tanggapan secara administrasi, bukan kebijakan secara politis, administrasi menyatakan, satu, kalau vaksin ini merk-nya berbeda secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan,” kata mantan bos Inter Milan itu.

Selanjutnya, penyuntikan vaksin mandiri juga tak boleh berbarengan dengan yang gratis. Sebab, vaksin gratis merupakan prioritas dari pemerintah.

“Kedua, sebaiknya vaksin tidak disuntikan hari ini yang mandiri, biarkan vaksin gratis bergulir dulu 1-2 bulan, setelah nakes, TNI/Polri, ketika nanti dilihat di satu titik ada keterlambatan karena ketersediaan vaksin, toh merk-nya berbeda bukan yang gratis, kenapa tidak kita agresif untuk mencapai 70 persen (herd immunity),” ungkapnya.