Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif Listrik Tak Naik, Pemerintah Harus "Nombok"?

Kompas.com - 09/03/2021, 14:08 WIB
Rully R. Ramli,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak menaikan tarif tenaga listrik kuartal II-2021, diproyeksi akan memperbesar dana kompensasi yang perlu dibayarkan pemerintah ke PT PLN (Persero).

Pasalnya, pada saat bersamaan, sejumlah komponen biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik mengalami peningkatan, sehingga beban penyediaan listrik PLN akan semakin tinggi.

“Dengan naiknya BPP, maka bisa dipastikan nanti dana kompensasi pemerintah terhadap PLN akan mengalami kenaikan juga,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, kepada Kompas.com, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Sandiaga Sowan ke Prabowo, Bahas Event Berkuda Hingga Kendaraan Listrik


Sebagaimana diketahui, realisasi harga rata-rata patokan batu bara pada November 2020 sampai Januari 2021, meningkat dari periode sebelumnya menjadi Rp 762,84 per kg dan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) sebesar 47,21 dollar AS per barel.

Melihat pergerakan harga tersebut, Mamit memproyeksikan, pemerintah akan melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021, untuk meningkatkan anggaran subsidi listrik.

“Pastinya itu akan membebani keuangan pemerintah ke depannya, meski subsidi 2021 sudah ditetapkan,” ujar dia.

Untuk menekan biaya kompensasi, Mamit menyarankan kepada PLN untuk melakukan efisiensi, sehingga bisa memangkas BPP tarif listrik.

Baca juga: Beda Tarif Listrik Saat Ini Dibandingkan Era Awal Jokowi Presiden

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi berharap, PLN dapat dapat terus meningkatkan efisiensi operasional sehingga BPP tenaga listrik per kWh dapat diupayakan turun.

"Atau minimal tetap dari periode sebelumnya," kata Agung.

"Tidak naiknya besaran tarif tenaga listrik ini tentunya memberikan kepastian pada berbagai kelompok masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com