Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HKTI Minta Pemerintah Tak Gegabah Ambil Keputusan Impor 1 Juta Ton Beras

Kompas.com - 17/03/2021, 17:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengimbau pemerintah untuk hati-hati mengambil kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton guna memenuhi kebutuhan dalam negeri pada 2021.

Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmadja mengatakan, berita impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini turut mempengaruhi psikologis petani sehingga menimbulkan gejolak.

"Sebaiknya menurut saya kebijakan impor itu harus hati-hati, lah. Jangan gegabah mengambil sebuah keputusan, apalagi proses komunikasinya (dengan petani) tidak berjalan baik," kata Entang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Buwas Beberkan 2 Menteri Jokowi yang Perintahkan Impor Beras

Entang menuturkan, rencana impor beras 1 juta ton bukan tak mungkin membuat harga beras di tingkat petani menurun, seiring dengan tingginya produksi beras.

Badan Pusat Statistik memproyeksi, produksi beras pada Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton. Produksi meningkat dibanding Januari-April 2020 yang hanya 11,46 juta ton. Masa panen raya pun masih berlangsung pada bulan April 2021.

Apalagi sebelum ada isu impor, harga gabah di tingkat petani sudah anjlok lebih dulu. BPS mencatat, harga rata-rata gabah di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan luar kualitas masing-masing turun 8,08 persen, 8,70 persen, dan 9,08 persen.

"Pada saat harga gabah anjlok, ditambah ada berita impor, maka harga gabah semakin terpuruk. Nah ini yang harus dihindari," ujar Entang.

Untuk kesejahteraan petani, pemerintah perlu cepat-cepat turun tangan. Salah satunya dengan mengevaluasi penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) jika harganya mulai turun.

"Harga (beras) di bawah HPP, pemerintah harus membeli pada harga di tingkat HPP. Jadi pemerintah harus turun tangan, enggak boleh berdiam diri," pungkasnya.

Baca juga: Balada Impor Beras, Garam, dan Gula, Usai Seruan Jokowi Benci Produk Asing

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut impor beras terpaksa dilakukan untuk menjaga stok beras nasional.

Impor beras 1 juta ton itu terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.

"Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton," terang Airlangga dikutip dari Kontan, Sabtu (6/3/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Whats New
Bukan Hanya 7, Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut Berpontesi Ditambah

Bukan Hanya 7, Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut Berpontesi Ditambah

Whats New
Stereotipe Penilaian Kredit Perbankan

Stereotipe Penilaian Kredit Perbankan

Whats New
Investasi Mangkrak Senilai Rp 149 Triliun Tidak Bisa Dieksekusi

Investasi Mangkrak Senilai Rp 149 Triliun Tidak Bisa Dieksekusi

Whats New
BKN: Hingga Maret 2024, 55 orang ASN Dimutasi ke Otorita IKN

BKN: Hingga Maret 2024, 55 orang ASN Dimutasi ke Otorita IKN

Whats New
Menteri KP Sebut Hasil Penambangan Pasir Laut Bukan untuk Diekspor

Menteri KP Sebut Hasil Penambangan Pasir Laut Bukan untuk Diekspor

Whats New
Soal Penundaan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri, Bea Cukai: Harus Diatur Kembali oleh Mendag

Soal Penundaan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri, Bea Cukai: Harus Diatur Kembali oleh Mendag

Whats New
Apindo Imbau Pengusaha Bayar THR 2024 Tepat Waktu

Apindo Imbau Pengusaha Bayar THR 2024 Tepat Waktu

Whats New
Harga Bahan Pokok Selasa 19 Maret 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Harga Bahan Pokok Selasa 19 Maret 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Whats New
Pengusaha Telat Bayar THR, Siap-siap Kena Denda

Pengusaha Telat Bayar THR, Siap-siap Kena Denda

Whats New
Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Whats New
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Whats New
Sepanjang Ramadhan, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

Sepanjang Ramadhan, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

Whats New
Ramai Aturan Baru soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang: Gampang Kok

Ramai Aturan Baru soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang: Gampang Kok

Whats New
Tingkatkan Kualitas Pelayanan, PLN UID Jakarta Raya Gelar Pelatihan Bersama Kompas.com

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, PLN UID Jakarta Raya Gelar Pelatihan Bersama Kompas.com

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com