Ikuti Ajakan Luhut, Bos OJK Coba Kerja dari Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso turut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kampanye yang digaungkan oleh pemerintah, yakni Work from Bali.

Melalui unggahan akun Instagram @wimboh.ojk, orang nomor satu OJK itu menceritakan aktifitasnya selama beberapa hari ke belakang yang dilakukan langsung di Bali.

“Selama beberapa hari ini saya mencoba untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, namun dilakukan dari Bali,” tulis Wimboh, dikutip Kompas.com, Jakarta, Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: 7 Tips Kerja Sama Tim untuk Kamu yang Introvert

Wimboh mengatakan selama di Pulau Dewata, Ia bertemu dan berdiskusi dengan perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar ekonomi Bali cepat bangkit kembali.

Dari pertemuan tersebut Wimboh mengaku menemukan adanya hasil positif dari berbagai program pemulihan ekonomi yang telah digelontorkan pemerintah.

"Penyaluran kredit di Bali menunjukkan hasil positif secara yoy (tahunan) mencapai 0,54 persen atau tumbuh menjadi Rp 93,6 Triliun, di tengah kredit secara nasional yang masih terkontraksi," katanya.

Selain itu, untuk menunjang ekonomi Bali yang selama ini tergantung pada sektor pariwisata, OJK mendorong potensi lokal lain di samping pariwisata untuk menjadi pilar baru perekonomian Bali, seperti budidaya lobster, agrobisnis, dan hasil kerajinan.

Baca juga: 3 Ketakutan Investor Saham yang Sering Bikin Galau dan Cara Mengatasinya

“Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimaksimalkan untuk peluang ekonomi baru,” ujar Wimboh.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggaungkan program bekerja dari Bali atau Work from Bali dalam rangka memulihkan pariwisata Pulau Dewata yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Komitmen program Work From Bali dituangkan dalam nota kesepahaman Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali pada beberapa waktu lalu .

“Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves," tutur Luhut.

Baca juga: Bos Telkom Optimis Dirut Baru Telkomsel Bisa Sukseskan Implementasi 5G di RI