Rawan Masalah, Pengusaha Makanan Minta Food Estate Terintegrasi dengan Industri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengingatkan, proyek food estate harus terintegrasi dengan industri pendukungnya.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman mengatakan, relevansi komoditas pertanian di food estate dengan industri pendukungnya membuat sistem logistik jadi terarah.

"Jangan sampai food estate menghasilkan produk pertanian, tapi industri jauh dari sana sehingga terjebak masalah logistik. Indonesia ini sangat rawan terhadap logistik," kata Adhi dalam Investor Daily Summit, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Evaluasi Total Program "Food Estate"

Adhi menuturkan, masalah logistik ini makin runyam sejak pandemi Covid-19 menghantam Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, pandemi menciptakan ketidakseimbangan logistik antar negara.

Akibat ketidakseimbangan itu, pengekspor sulit mencari kontainer dan kapal sehingga terjadi krisis pengiriman barang.

"Padahal seharusnya ekspor kita bisa jauh lebih besar kalau tidak terjadi krisis logistik. Kita juga mengalami krisis komoditas karena ketidakseimbangan permintaan dan produksi, kebutuhan meningkat terjadilah kenaikan banyak produk pangan," ujar dia.

Lebih lanjut dia menyebut, integrasi food estate dengan industri pendukungnya membuat produksi barang setengah jadi (semi-process) bisa dihasilkan di tempat yang sama.

Biasanya selama ini, Indonesia mengimpor produk semi proses atau intermediate untuk memenuhi kebutuhan baku di industri hilir.

Adanya integrasi food estate dengan industri yang relevan bakal mampu menekan angka impor produk tersebut.

"Jadi kita harus sinkron. Kalau menentukan komoditi apa yang dibangun di food estate, industrinya (juga) harus terlibat di sana sehingga semi proses paling tidak bisa dihasilkan kemudian dibawa ke industri hilir," pungkasnya.

Baca juga: Gapmmi Ungkap Cara Pengusaha Restoran Bertahan di Tengah Pandemi

Sebelumnya diberitakan, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi total program food estate yang dinilai tidak memiliki target produksi yang terukur.

Oleh karena itu, Komisi IV meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi paling lambat pada Agustus 2021 terkait program tersebut untuk kemudian dibahas kembali.

"Komisi IV DPR RI mengkritisi program food estate yang dinilai tidak memiliki target produksi yang terukur," kata pimpinan rapat dari Komisi IV Anggia Erma Rini saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (21/6/2021).