Aturan Bank Digital Resmi Terbit, Simak Poin-poin Pentingnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) terkait bank umum. Kedua aturan baru ini diluncurkan sebagai landasan dari inovasi dan transformasi bank umum, yakni bank digital.

Kedua POJK tersebut ialah, POJK No 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan POJK No 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kedua aturan tersebut menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi.

“Demikian pula penyelenggaraan produk bank umum diharapkan semakin inovatif dan dinamis memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk aspek perlindungan konsumen,” kata dia, dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: OJK Luncurkan Aturan Terkait Bank Digital

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiana menjelaskan, POJK No 12/2021 lebih dititikberatkan kepada penguatan aturan kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional, mencakup antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian bank digital, sampai dengan pengakhiran usaha.

“Pandemi telah mendorong transformasi digital di sektor perbankan menjadi suatu keniscayaan. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan sebagai salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank,” tuturnya.

POJK tentang Bank Umum ini juga mempertegas pengertian bank digital, yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (incumbent), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking.

“Namun demikian, OJK tidak mendikotomikan antara bank yang telah memiliki layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank incumbent, ataupun bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (full digital bank). Bagaimanapun bank tetaplah bank, bank is bank,” kata Heru.

Dalam mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan sesuai yang dicanangkan OJK sejak tahun lalu, ketentuan mengenai sinergi perbankan dalam POJK ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lain dalam kelompok usaha bank (KUB).

Harapannya, konsolidasi perbankan dengan membentuk KUB dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi bank, termasuk bank yang masih belum memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun.

Penguatan aturan kelembagaan antara lain juga dilakukan dengan peningkatan persyaratan modal menjadi sebesar Rp 10 triliun untuk pendirian bank baru, baik dengan model bisnis bank tradisional, ataupun pendirian bank yang full digital.

Sementara itu, POJK 13/2021 diluncurkan untuk memperkuat perizinan dan penyelenggaraan produk bank, dari semula menggunakan pendekatan modal inti, menjadi pendekatan berbasis risiko.

Baca juga: Berebut Renyahnya Pasar Milenial, Ramai-ramai Jadi Bank Digital