BKN: Minat Anak Muda untuk Jadi PNS Masih Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai saat ini masih banyak yang mengincar, terutama anak muda yang ada di daerah.

Sampai sekarang masyarakat melihat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai profesi yang dihormati. Profesi ini tidak hanya mengejar kesejahteraan, tapi dari sisi gengsi yang pada akhirnya menjadi mahal. Ia juga menjelaskan, profesi ASN sebetulnya bukan lapangan kerja, tapi profesi untuk mengelola negara.

"Sebetulnya jumlah orang yang ingin menjadi ASN ini tidak boleh terlalu banyak. Mengapa demikian, karena ASN ini bukan sektor produktif, ia tidak menghasilkan atau tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).

Baca juga: Berapa Gaji PNS Sampai Banyak Orang Rela "Nyogok" Ratusan Juta Rupiah?

Bima bilang, saat ini masih ada perbedaan cara pandang masyarakat kepada ASN dan pegawai swasta dan kini masih banyak orang yang menginginkan bekerja menjadi ASN. Namun lain halnya di beberapa negara maju, PNS dengan swasta itu hampir tidak ada bedanya.

Karena pandangan itulah, maraknya oknum-oknum yang memanfaatkan masyarakat untuk menjadi ASN dengan cara yang tidak sesuai sistem. "Sekarang ini dengan semakin ketatnya proses seleksi oleh sistem rekrutmen ASN, calo menjadi lebih terorganisir," ujarnya.

Di sisi lain, BKN juga merespon adanya aduan yang dilaporkan masyarakat terkait rekrutmen CASN. BKN bersama tim Panselnas saat ini terus berupaya untuk terus memperbaiki sistem, terutama dalam persiapan tahapan selanjutnya dalam Seleksi CASN, yakni Seleksi kompetensi bidang (SKB).

Baca juga: Mengenal Pangkat Golongan PNS, dari CPNS sampai Pensiun

Ia berterima kasih kepada masyarakat yang turut berperan aktif mengawal proses pelaksanaan seleksi. Dengan transparannya nilai yang diumumkan secara real time, semakin banyak aduan yang dilaporkan sehingga perlu dilakukan forensik. Dalam hal ini BKN tidak tidak hanya mengandalkan pengaduan saja, tapi artificial intelligence untuk melihat ketidakwajaran proses seleksi.