PLN Dapat Pinjaman Senilai Rp 8,5 Triliun dari ADB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) mendapatkan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) senilai 600 juta dollar AS atau sekitar Rp 8,5 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Pinjaman itu untuk membantu PLN meningkatkan keandalan dan ketangguhan layanan listrik di bagian barat dan tengah Pulau Jawa. Ini merupakan bagian dari Program Akses Energi Berkelanjutan dan Andal (Sustainable and Reliable Energy Access Program).

Spesialis Keuangan Senior ADB Daniel Miller mengatakan, melalui pinjaman dari program tersebut maka akan membantu merehabilitasi, memperkuat, dan memperluas jaringan listrik PLN, serta mendorong penggunaan energi bersih.

Baca juga: Ini Susunan Direksi dan Komisaris PLN Terbaru

Menurutnya, program tersebut akan meningkatkan manajemen limbah dan manajemen aset PLN, pengadaan, serta pendidikan masyarakat. Program itu akan memberi manfaat di lima provinsi yakni Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

“Program ini akan meningkatkan akses ke energi berkelanjutan dan andal di kawasan barat dan tengah Pulau Jawa, wilayah yang dihuni 41 persen penduduk Indonesia, termasuk sekitar 30 juta warga miskin atau yang hidup dekat garis kemiskinan,” ujar Daniel dalam keterangan resminya, Senin (13/12/2021).

Ia mengatakan, Pulau Jawa sebagai kawasan ekonomi utama Indonesia memang telah berhasil mencapai akses listrik universal, tetapi pertumbuhan ekonominya masih terkendala oleh gangguan listrik dan kebocoran listrik.

Padahal Pulau Jawa menjadi tempat bagi 11,3 juta atau 56 persen usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia. Sehingga diperlukan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup, tersedianya layanan publik yang penting, serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Baca juga: Jadi Dirut Baru PLN, Ini Daftar PR Darmawan Prasodjo

Menurutnya, untuk mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih tinggi di wilayah ini, maka Pulau Jawa memerlukan listrik sebanyak 259 terawatt-jam pada 2030 atau 66,4 persen dari proyeksi kebutuhan listrik di Indonesia.

"Guna memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan penguatan jaringan listrik Pulau Jawa dan transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta kapasitas untuk mengintegrasikan lebih banyak energi terbarukan ke dalam jaringan," kata dia.

Lewat pinjaman dari ADB dan dengan jaminan dari pemerintah Indonesia, maka akan meningkatkan jalur transmisi PLN, otomatisasi jaringan listrik, dan fasilitas penyimpanan limbah berbahaya.

Pinjaman ini juga diyakini akan memperkuat proses bisnis digitalisasi PLN, seperti e-procurement dan mendukung pemasangan lebih banyak stasiun pengisian bagi kendaraan listrik.

Adapun kemitraan negara yang tergabung di ADB untuk Indonesia sepanjang 2020-2024 difokuskan pada peningkatan pemulihan ekonomi Indonesia melalui infrastruktur energi yang berkelanjutan dan tangguh.

"Melalui pinjaman berbasis hasil, penyaluran dana dikaitkan dengan pencapaian hasil program untuk mendorong akuntabilitas dan efektivitas reformasi pemerintah, dengan membangun sistem insentif untuk berbagai capaian yang berkelanjutan," pungkas Daniel.

Baca juga: Erick Thohir Minta Darmawan Prasodjo Perbaiki Model Bisnis PLN