BP Tapera Resmi Jadi Operator Investasi Pemerintah, Salurkan KPR Sejahtera FLPP Rp 22 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan bertindak sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2022 mendatang.

Dengan dibentuknya BP Tapera maka sesuai amanat dari UU 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021, alokasi dana bergulir FLPP yang selama ini dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan BLU PPDPP dialihkan pengelolaannya kepada BP Tapera sebagai tabungan pemerintah.

Baca juga: 2022, BP Tapera Kelola Dana untuk Penyaluran KPR Sejahtera FLPP

"Kami mendapat mandat untuk menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp 22 triliun atau setara dengan 200.000 unit rumah untuk tahun 2022," ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto secara virtual, Rabu (22/12/2021).

"BP Tapera sebagai pengelola tabungan perumahan rakyat hadir dan menjadi solusi penyediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia melalui penyaluran FLPP di samping terus melaksanakan Program Tapera secara berkelanjutan," katanya. 

Baca juga: Pegawai BUMN, TNI, Polri Bisa Menjadi Peserta BP Tapera pada 2023

Selanjutnya, dana FLPP pada BP Tapera akan diperlakukan sebagai investasi pemerintah sesuai PP 63 Tahun 2019, di mana kebijakan tata kelolanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pengawasannya dilakukan oleh Komite Investasi Pemerintah, yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pengelolaan FLPP oleh BP Tapera selaku OIP akan memberikan nilai tambah berupa konsolidasi kebijakan pembiayaan perumahan, integrasi program perumahan, perlindungan hukum, dan variasi instrumen investasi.

Baca juga: Beralih ke BP Tapera, PUPR pastikan layanan FLPP tetap jalan

Lebih lanjut kata Adi, perpindahan layanan FLPP dari PPDPP ke BP Tapera merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan program pembiayaan.

Dengan demikian, BP Tapera diharapkan mampu menjadi penyedia layanan satu pintu atas kebutuhan sumber dana pembiayaan murah dan terjangkau.

Menurut Adi, selama ini permintaan akan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pertama jauh lebih besar dari pasokan (supply).