Susi Pudjiastuti Sentil Kebijakan Karantina, Luhut: Ini Masukkan Pakar, Bukan Ngarang Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pertanyaan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait penerapan karantina yang berbeda antara masyarakat dengan pejabat.

Luhut menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil dan diterapkan bukan keputusan personal melainkan saran dari berbagai pakar yang pemerintah terima.

"Pemerintah betul-betul melakukan dan membuat semua koalisi itu berdasarkan masukkan berbagai pakar. Tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri," ujarnya secara virtual, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Sentilan Susi Pudjiastuti: Pejabat Boleh Karantina di Rumah, Bisa Hemat, Kenapa Warga Sipil Tidak?

Kebijakan karantina yang diberlakukan oleh pemerintah kata Luhut, juga berlaku terhadap pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tingkat Eselon.

"Apapun mengenai perjalanan diskresi kepada eselon I dan seterusnya itu berlaku dan diberikan secara universal. Karena mekanisme bernegara itu tetap jalan tentu dengan pengawasan yang ketat," kata dia.

Luhut oun meminta berbagai pihak agar tidak mengadu pemerintah dengan masyarakat terkait kebijakan penanganan Covid-19 ini.

"Jangan dibentrokkan atau diadu-adukan antara pejabat pemerintah, orang berada, dengan rakyat biasa. Saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang berbicara seperti itu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan saat ini dengan pengalaman kita saat ini," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti mempertanyakan kebijakan karantina para pejabat dengan masyarakat sipil yang menurutnya sungguh berbeda perlakuannya.

Pertanyaan tersebut ia lontarkan melalui postingan Instagram Kompas.com Selasa (21/12/2021), yang mengunggah berita "Luhut: Banyak Orang Berduit tapi Minta Fasilitas Karantina Gratis".

"Kenapa pejabat boleh di rumah mereka sendiri tapi masyarakat tidak boleh di rumah sendiri? Kenapa pejabat saja yang boleh berhemat tapi masyarakat tidak boleh?" tanya Susi pada kolom postingan tersebut.

Baca juga: Siap-siap, Pemerintah Bakal Perketat Karantina buat WNI dari Luar Negeri