Bos LPS Beberkan 4 Tantangan Sektor Keuangan yang Harus Diwaspadai RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membeberkan empat tantangan di sektor keuangan yang masih perlu diwaspadai Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keempat tantangan sektor keuangan ini ditengarai oleh perekonomian dunia yang masih berpotensi bergerak dinamis ke depannya.

"Kita hidup dalam era yang disebut sebagai VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity," ujar Purbaya saat webinar Kiprah LPS dalam Stabilisasi dan Penguatan Sektor Keuangan, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Ekonomi 2023 Diprediksi Melambat, Bos LPS Sebut Punya Cara Jitu untuk Mengatasinya

1. Kondisi ekonomi global

Purbaya menyebut saat ini beberapa tantangan global seperti pandemi Covid-19 dan disrupsi rantai pasok memang sudah mulai mereda di banyak negara termasuk Indonesia.

Namun tantangan global lain masih terus mengintai seperti tingginya inflasi, kenaikan harga energi, pelambatan ekonomi di negara maju, dan kenaikan suku bunga acuan global sehingga ketidakpastian global masih tetap tinggi di tahun depan.

Bahkan kata dia, berbagai pihak internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan akan melambat di 2023 dibandingkan dengan tahun ini.

Baca juga: Gubernur BI Ingatkan Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Merusak Lingkungan

Seperti diketahui, berbagai lembaga internasional telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2022.

Sementara di 2023, beberapa lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global masih dapat tumbuh 2,9 persen sampai 3,2 persen dan yang lainnya memperkirakan pertumbuhannya sama dengan tahun ini yaitu di kisaran 2,8 persen sampai 3 persen.

"Pelambatan ekonomi yang dikombinasikan oleh kenaikan harga dapat memicu risiko terjadinya stagflasi di beberapa negara," ucapnya.

Baca juga: Bank Mandiri Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2022 Lebih Tinggi dari Kuartal Sebelumnya

2. Literasi keuangan masih rendah

Tantangan sektor keuangan selanjutnya tentu berasal dari masih rendahnya literasi keuangan di Indonesia yang selama ini menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, indeks inklusi keuangan nasional berada di level 76,19 persen sedangkan literasi keuangan hanya 38,03 persen.

Dengan kata lain, 7 dari 10 masyarakat indonesia telah memiliki akses kepada produk dan jasa keuangan, namun hanya 4 dari 10 orang yang memahami apa itu produk dan jasa keuangan.

"Artinya, terdapat gap yang signifikan antara inklusi dengan literasi keuangan nasional," kata Purbaya.

Baca juga: DBS Group Research Perkirakan Suku Bunga Acuan BI Akan Naik 75 Bps sampai Akhir Tahun

Kemudian dia menjabarkan, berdasarkan wilayah provinsi, gap antara inklusi dengan literasi keuangan lebih banyak terjadi di luar Pulau Jawa.

Hal ini menunjukkan tantangan atas literasi keuangan ini bukan hanya gap dan inklusi tapi juga tantangan ketidakmerataan arus informasi dan edukasi keuangan di berbagai wilayah di Indonesia.

Oleh karenanya, pemahaman masyarakat yang terbatas atas produk dan jasa keuangan ini mengakibatkan timbulnya berbagai risiko seperti penipuan yang berdampak buruk kepada masyarakat.

Baca juga: Ancaman Resesi Global Kian Nyata, Mirae Asset Proyeksi Pelemahan IHSG Berlanjut pada Oktober