Sri Mulyani Sebut Jokowi Minta Jajarannya Antisipasi Persoalan Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mewaspadai dampak ekonomi global ke dalam negeri. Salah satunya terkait persoalan krisis pangan dan energi.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Selasa (6/12/2022). Sidang itu membahas proyeksi ekonomi 2023, evaluasi pandemi Covid-19, serta antisipasi krisis pangan dan energi dunia.

"Presiden memberikan instruksi dan arahan kepada seluruh anggota kabinet agar waspada dan hati-hati dengan situasi dunia yang tidak baik-baik saja," ungkap Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya @smindrawati dikutip Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: Sukuk Hijau Wujud Asas Manfaat Keuangan Islam

Menurutnya, salah satu yang disoroti Jokowi dalam hal mengantisipasi krisis pangan adalah terkait ketersediaan beras dalam negeri. Dalam hal ini, Kepala Negara meminta jajaran kabinet bekerja sama secara teliti, sinergis, dan tidak terjebak ego sektoral.

"Harus antisipasi masalah pangan terutama beras, dan krisis energi dunia," imbuh bendahara negara itu.

Menurutnya, para menteri diminta bekerja sama menjaga pemulihan ekonomi dengan menjaga konsumsi, menggunakan APBN untuk menjaga daya beli rakyat, hingga membeli produk dalam negeri.

Terkait pertumbuhan ekonomi di 2023 yang ditargetkan mencapai 5,3 persen, kunci untuk mencapainya adalah investasi yang memperkuat ekosistem hilirisasi mineral dan ekspor produk hilirisasi (bukan bahan mentah).

Lewat hilirisasi itu komoditas sumber daya alam, maka akan memperkuat neraca pembayaran dan pendapatan negara, menciptakan kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Baca juga: Soal Rencana Pemerintah Mau Bagi-bagi Rice Cooker, Sri Mulyani: Nanti Kami Diskusikan Dulu...

"Perizinan investasi (juga) harus terus disederhanakan dan dikawal agar mudah dan cepat," tulis Sri Mulyani.

Sebelumnya, saat membuka sidang kabinet, Presiden Jokowi memang meminta jajarannya benar-benar menghitung secara rinci ketersediaan beras di lapangan. Sebab, hal itu berkaitan dengan potensi krisis ekonomi dunia di tahun depan.

"Krisis pangan ini juga hati-hati karena nanti bisa larinya pada masalah sosial, politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras itu betul-betul hitung-hitungannya," ujar Jokowi.

"Jangan sampai perhitungan kita keliru sehingga kita tidak menyiapkan resource, cadangan dan pada suatu titik cadangan kita habis. Dan dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply and demand pasti akan menyimpulkan itu," lanjutnya.

Baca juga: Sri Mulyani Akui Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 Sangat Ambisius