KKP Dorong Usaha Pemindangan Ikan di Cicinde Tembus Pasar Ekspor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong usaha pemindangan ikan di Cicinde Utara, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat bisa mengekspor produknya ke luar negeri.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengatakan, KKP akan mendorong peningkatan mutu sepanjang rantai pasok serta pencegahan pencemaran dan penanganan limbah.

"Usaha pemindangan yang masuk kategori UMKM ini perlu kita dorong karena bagaimanapun juga ini yang perlu diperhatikan lingkungannya, jangan sampai mutu yang dihasilkan tidak bisa bersaing," kata dia dalam siaran pers, dikutip Jumat (16/12/2022).

Baca juga: Terima Hibah Tanah, KKP Bakal Bangun Industri Garam Rakyat di Bangkalan

Sementara itu, Direktur Logistik Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Berny A. Subki mengatakan, keberpihakan pada pemindangan ikan lokal itu sangat penting.

Lantaran, di Cicinde terdapat 926 pemindang yang terdiri dari 42 kelompok. Total produksi pemindangan ikan di daerah Cicinde mencapai 565 ton per bulan dan dipasarkan ke Karawang dan Subang.

"Kita sangat bangga dengan pemindangan Cicinde Utara ini, karena dari ikan pindang saja serapan tenaga kerjanya 1.800-3.000 orang," ujar Berny.

Kepada para pelaku pemindangan, Berny meminta agar proses tetap mempertahankan mutu di sepanjang rantai pasok. Ia berharap suatu saat nanti ikan pindang dari Cicinde bisa menembus pasar ekspor.

"Mudah-mudahan (bisa ekspor), kebetulan akses di Arab Saudi kami juga sudah bagus," tuturnya.

Di samping itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mengaku telah mengidentifikasi persoalan pemindangan di Cicinde Utara.

Baca juga: Buntut Kasus Kepulauan Widi, PT LII Wajib Kantongi Izin Pemanfaatan Ruang Laut, KKP: Kalau Tidak, Kami Hentikan

Hal itu dimulai dengan air pembuangan pemindangan ikan. Pihaknya akan koordinasikan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar segera dibuatkan satu tempat pembuangan limbah menggunakan sistem pipa ke rumah-rumah.

"Jadi tidak ada lagi pembuangan air limbah ke got," ucap dia.

Poin berikutnya terkait mobil pengangkut ikan yang sudah rusak, akan dikoordinasikan oleh Komisi IV DPR RI dengan KKP. Tujuannya agar mutu ikan tidak menurun saat didistribusikan ke sejumlah daerah.

Baca juga: Kepulauan Widi Milik Indonesia, KKP: Tidak Boleh Diperjualbelikan!