Kali Kedua Jokowi Suntik APBN ke Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

KOMPAS.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 3,2 triliun untuk menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) resmi cair.

APBN untuk proyek kereta cepat tersebut disalurkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikucurkan untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Penerimaan PMN tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI pada 31 Desember 2022 lalu.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, PMN yang bersumber dari APBN 2022 tersebut akan meningkatkan kapasitas KAI dalam rangka menyelesaikan penugasan yang diberikan pemerintah yaitu proyek KCJB.

KAI akan memanfaatkan PMN tersebut guna membiayai porsi ekuitas Indonesia atas pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Baca juga: Kontraktor Proyek Kereta Cepat Didominasi Perusahaan China

Dengan adanya suntikan APBN untuk proyek kereta cepat, diharapkan pembangunannya dapat mencapai target operasi pada Juni 2023.

“Melalui PMN ini, KAI akan mengawal pembangunan KCJB agar dapat dinikmati masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ujar Joni Martinus dalam keterangan resminya, Minggu (8/1/2023).

"Kami bersama dengan seluruh stakeholder juga terus memperkuat komitmen serta meningkatkan koordinasi demi peningkatan keselamatan pembangunan proyek KCJB,” sambung Joni.

Sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN proyek KCJB dan menetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan PMN kepada pimpinan konsorsium BUMN.

Baca juga: Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung Dioper di Padalarang

Sebagai Proyek Strategis Nasional untuk melayani transportasi publik, maka dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk penyelesaian kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini.

Kesalahan perhitungan China

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tengah menjadi sasaran kritikan publik Tanah Air. Beberapa masalah menerpa megaproyek kerja sama antara Indonesia dan China tersebut.

Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023 alias molor 4 tahun. Biaya konstruksi pun membengkak drastis atau mengalami cost overrun hingga Rp 21 triliun, jauh melampaui investasi yang ditawarkan proposal Jepang.

Setelah menghitung cost overrun, total investasi kereta cepat diperkirakan antara Rp 114,24 triliun sampai Rp 118 triliun.

China Development Bank (CDB) bahkan sempat meminta Pemerintah Indonesia melalui APBN turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Baca juga: Kereta Cepat Minta Konsesi Jadi 80 Tahun, Menhub Jonan Dulu Menolaknya

Hingga saat ini, total dana APBN yang sudah disetujui pemerintah dan DPR untuk menambah pembengkakan biaya proyek KCJB yakni Rp 7,3 triliun.