Kali Kedua Jokowi Suntik APBN ke Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Padahal sebelumnya, proyek ini dijanjikan Presiden Jokowi tidak akan menggunakan APBN sepeser pun dan tidak dijamin pemerintah.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, salah satu penyebab terbesar pembengkakan biaya proyek adalah melesetnya kalkulasi pihak China saat proses studi kelayakan.

Dia mencontohkan, salah satu kesalahan pihak China dalam proposalnya, yakni tidak menyertakan perhitungan biaya pengambilalihan frekuensi GSM-R di pita 900 MHz yang digunakan untuk persinyalan kereta cepat.

Sementara di sepanjang jalur Jakarta-Bandung, frekuensi itu digunakan oleh Telkomsel. Agar Telkomsel mau merelakan pita frekuensinya dibagi untuk proyek ini, tentu KCIC harus mengeluarkan biaya tak sedikit.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Selain perebutan pita frekuensi, perhitungan biaya investasi dalam proposal China adalah kurang cermatnya dalam perhitungan pajak, pembebasan tanah yang padahal sangat krusial di Indonesia, hingga pemindahan utilitas listrik dan gas. Di mana beberapa di antaranya tidak dimasukan dalam biaya saat pengajuan proposal.

"Jadi memang ada biaya-biaya yang tidak masuk di awal sekarang kita sudah sepakati harus masuk ke biaya proyek karena pihak China mengira ini biaya pemerintah bukan biaya proyek," tutur Tiko.

Sementara beberapa penyebab pembengkakan biaya lainnya terjadi di luar dugaan selama proses konstruksi seperti kerumitan kondisi geologi dalam pembuatan terowongan (tunnel), indisen kecelakaan, tiang pilar yang dirobohkan dan terpaksa dibangun ulang, hingga pencurian besi proyek.

Berdasarkan hal di atas, Tiko mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Cadangan Investasi APBN 2022 sebesar Rp 3,20 triliun.

Baca juga: Kilas Balik Kereta Cepat, Bolak-balik Ditolak Jonan saat Jadi Menhub

Sebelumnya, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung juga sudah mendapatkan PMN melalui KAI sebesar Rp 4,1 triliun. Sehingga dalam waktu dekat, total duit APBN yang akan diterima untuk proyek ini yakni Rp 7,3 triliun.

"Jumlah tersebut untuk memenuhi porsi 25 persen ekuitas atas cost overrun proyek KCJB, kami juga mengharapkan ini bisa kita percepat karena kebutuhan cukup tinggi untuk bisa kita cairkan di tahun 2022," ucap dia.

Mantan Dirut Bank Mandiri itu mengatakan, BPKP telah melakukan dua kali asersi terkait pembengkakan biaya proyek KCJB tersebut.

"Kami saat ini ada di angka 1,449 miliar dollar AS, sekarang total project cost sekitar 7,5 miliar dollar AS," kata Tiko.

Baca juga: Keruwetan Kereta Cepat dan Sikap Keberatan Jonan saat Jadi Menhub

Tiko mengatakan, pembengkakan biaya dalam proyek KCJB paling besar adalah pada pekerjaan tanah atau subgrade dan terowongan (tunnel) sepanjang 4,6 kilometer yang harus segera diperbaiki.

"Dan ada juga tunnel 2 yang harus di-blasting (diledakan) karena tanahnya keras dan ada juga wilayah-wilayah yang tanahnya longsor sehingga harus ada penguatan-penguatan dari sisi infrastruktur," ujarnya.

(Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Yoga Sukmana, Erlangga Djumena)