Ini Alasan Pekerja Otorita IKN Belum Digaji Berbulan-bulan

KOMPAS.com - Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) disebut belum menerima gaji selama berbulan-bulan. Meski belum terima gaji, pegawai IKN masih tetap bersemangat melakukan pekerjaannya.

Fakta hak pekerja yang belum dibayar ini terungkap dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kepala OIKN Bambang Susantono.

Bambang sendiri membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan, kalau pencairan gaji pekerja Otorita IKN selama ini terkendala karena belum diterbitkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2023.

"Jadi ini teman-teman saya ini tangguh. Jadi ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," ucap Bambang dikutip dari Kompas TV, Rabu (5/4/2023).

Baca juga: Otorita IKN: Beberapa Bulan ke Depan Ada Investor mulai Investasi di IKN

Dalam rapat itu juga terungkap, masih ada 18 jabatan yang belum terisi di Otorita IKN. Bambang menyebutkan, jabatan yang kosong adalah jabatan di tingkat eselon I, yakni Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat.

Lalu di tingkat eselon II ada 16 jabatan yang masih kosong, yakni Direktur Perencanaan Mikro, Direktur Pertanahan, Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perizinan Pembangunan.

Berikutnya Direktur Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Direktur Pelayanan Dasar, Direktur Pemberdayaan Masyarakat, serta Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Direktur Transformasi Hijau, Direktur Data dan Kecerdasan Buatan, Direktur Ketahanan Pangan, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha, Direktur Pendanaan, Direktur Sarana Prasarana Dasar, Direktur Prasarana Sosial, serta Direktur Pengelolaan Gedung dan Kawasan Perkotaan.

Baca juga: Berhadiah Motor Listrik, Pemerintah Gelar Sayembara Logo IKN

Investasi di IKN

Di kesempatan berbeda, Bambang Susantono memperkirakan dalam beberapa bulan kedepan, sudah ada investor yang mulai berinvestasi di IKN.

"Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan tentu akan ada mereka yang confirm menyatakan 'iya kita mulai akan membangun', kita akan groundbreaking," ungkapnya di acara Kick Off pemilihan logo IKN, Jakarta.

Bambang menyebutkan, sebanyak 167 investor telah menyatakan minatnya berinvestasi ke IKN melalui letter of interest (LoI).

"Kami menerima kurang lebih 167 letter of interest. Jadi banyak investor itu menyatakan minatnya melalui surat-surat yang masuk kepada kami," katanya.

Baca juga: Undang-undang yang Mengatur tentang BUMN: UU Nomor 19 Tahun 2003

"Kira-kira dari 167 itu, 50 persen adalah domestic investor dan 50 persennya lagi dari beberapa negara. Jadi kurang lebih ada 16 negara yang menyatakan minatnya," lanjut Bambang.

Kebanyakan, para investor yang menyatakan minat langsung melakukan kunjungan ke IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Mereka ingin melihat langsung potensi keuntungan investasi di sana. Selain itu, juga melihat ketersediaan air, listrik, serta jaringan komunikasinya.

"Kemudian mereka menanyakan infrastruktur servis yang tersedia, air minum, listrik, fiber optik. Jadi saya bisa katakan sekarang ini lagi berproses," ujarnya.

Bambang yang pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan ini bilang, 167 investor tersebut memilih beragam sektor untuk berinvestasi di IKN. Mulai dari teknologi hingga pendanaan.

Baca juga: Jenis-jenis BUMN Berdasarkan Klasifikasi Usahanya

"Tentunya area dari investasi itu bermacam-macam, dari teknologi, infrastruktur, energi, ada yang ingin membangun smart city, tapi ada juga yang berminat dengan hal-hal yang sifatnya financing," ucapnya.

Sebelumnya, investor asal Korea Selatan dan Jepang baru-baru ini telah melihat langsung Ibu Kota Nusantara. Kedua negara ini yang pernah dilobi oleh pemerintah agar mau berinvestasi di IKN.

Sekarang ini di IKN, mulai proses pembangunan Istana Kepresidenan, 4 kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri yang akan dimutasi pada tahun 2024.

Baca juga: PT Telkom merupakan Salah Satu BUMN yang Berbentuk Perseroan