Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jurus Bapanas Amankan Pasokan dan Stabilitas Pangan Jelang Lebaran

Kompas.com - 13/04/2023, 17:30 WIB
Elsa Catriana,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo membeberkan beberapa upaya yang dilakukan Bapanas dalam mengamankan pasokan dan stabilitas pangan menjelang Hari Raya Lebaran 202

Arief bilang, saat ini pihaknya tengah melakukan penguatan stok pangan nasional sebagai salah satu upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di dalam negeri.

"Kerangka regulasinya sudah jelas, Bapanas mendapat amanat dari Bapak Presiden melalui Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), kemudian turunannya berupa Perbadan 15/2022. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/2022 mengenai Penjaminan Perbankan. Jika ini berjalan kita optimis CPP untuk 12 komoditas yang menjadi kewenangan Badan Pangan Nasional dapat menopang ketahanan pangan kita," ujar Arief dalam siaran resminya, Kamis (13/4/2023).

Baca juga: Penjelasan Gamblang Bapanas-Bulog soal Kapan 500.000 Ton Beras Impor akan Datang

Menurut Arief, penguatan CPP ini sangat penting dilakukan mengingat dinamika distribusi pangan berdampak pada fluktuasi harga.

"Dengan ditetapkannya berbagai regulasi di atas, kita bersama BUMN Pangan sedang berprogres dalam penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Adapun stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa 5-10 persen dari kebutuhan atau market share nasional untuk dapat meng-intervensi harga pasar," jelas Arief.

Dia mengungkapkan, membangun CPP untuk 12 komoditas pangan strategis membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Karena itu, pola integrasi BUMN pangan menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pangan hulu hilir.

"Exit strategy-nya dengan dana murah dari perbankan yang sudah disetujui oleh Ibu Menkeu melalui PMK, sehingga ini akan segera kita implementasikan, BUMN pangan berfungsi sebagai offtaker hasil petani, peternak, dan nelayan," kata Arief.

Baca juga: Bapanas Tetapkan HET Beras, Serikat Petani: Terlampau Lebar Jaraknya dengan HPP

Sementara itu, untuk menjaga stabilitas pangan jelang lebaran, seusai peluncuran penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin (10/04/2023), Arief langsung melakukan pemantauan ke beberapa gudang Bulog di Jawa Tengah untuk memastikan kesiapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan untuk bantuan pangan.

Ia menekankan agar proses penyaluran bantuan beras ini ke penerima manfaat betul-betul tepat sasaran by name by address.

"Untuk tahap pertama (1 bulan) penyaluran bantuan beras ini, kita sudah mulai sejak 31 Maret 2023 lalu, hingga sekarang proses penyaluran masih berlangsung di berbagai daerah. Dengan demikian, kita harapkan bantuan tersebut sampai ke 21,3 juta KPM di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan lancar," jelas Arief.

Baca juga: Stabilkan Harga Pangan selama Ramadhan, Bapanas Fasilitasi Pendistribusiannya


Untuk diketahui, bantuan beras ini menyasar 21,3 juta KPM berdasarkan data dari Kementerian Sosial, dan diberikan selama tiga bulan dari Maret hingga Mei 2023. Adapun besaran bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram per penerima manfaat. Artinya dibutuhkan sekitar 640.000 ton beras untuk memenuhi kebutuhan ini.

Guna melaksanakan program pemerintah untuk menyalurkan CBP tersebut, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, perlu penambahan stok untuk menjaga stabilitas pangan. Saat ini, stok pangan Bulog per 12 Maret 2023 masih berada di 287.000 ton, 264.000 ton merupakan CBP dan sisanya merupakan stok komersil.

"Prioritas pertama kita mendorong Bulog menambah stok beras-nya dengan memaksimalkan penyerapan hasil panen dalam negeri. Namun apabila tidak dapat terpenuhi kita melakukan impor dengan catatan hanya untuk menjaga agar stok CBP masih dalam angka yang memadai," jelas Ketut.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com