Sri Mulyani: Buruh Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Memperingati hari buruh international yang jatuh pada Senin (1/5/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kelompok buruh atau pekerja.

Mengutip Instagram miliknya, wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan, kelompok pekerja adalah komponen penting yang turut memajukan Indonesia.

"Dari sisi perekonomian, mereka adalah pelaku utama yang terus menggerakkan roda perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Sri Mulyani.

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati)

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 224,8 Triliun, untuk Antisipasi Kenaikan Suku Bunga Tinggi yang Panjang

Dia menambahkan, dari sisi pembangunan, kelompok buruh merupakan pelaksana pembangunan sesungguhnya sehingga kini, Indonesia bisa memiliki berbagai fasilitas infrastruktur.

"Memperingati Hari Buruh kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja keras dan dedikasi yang diberikan, baik untuk keluarga dan untuk Indonesia," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menambahkan, bahwa setiap tetes keringat hasil kerja keras buruh terdapat cerita perjuangan yang tentunya memiliki makna yang luar biasa.

"Setiap tetesan keringat para pekerja adalah sebuah cerita perjuangan yang luar biasa. Selamat Hari Buruh Internasional. Jakarta, 1 Mei 2023," tegas dia.

Baca juga: Perwakilan Buruh Bakal Temui Ganjar Pranowo, Mau Bahas Apa?

Sebelumnya, sebanyak 50.000 buruh mengunjuk rasa dalam rangka Hari Buruh atau May Day di Istana Merdeka dan Gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, pada hari ini, Senin (1/5/2023).

“Untuk di Jakarta, massa buruh ada 50.000 orang. Pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK,” ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Said Iqbal.

Untuk diketahui, ini tujuh tuntutan buruh untuk May Day 2023.

1. Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker
2. Cabut parliamentary threshold sebanyak empat persen dan presidential threshold sebanyak 20 persen karena dapat membahayakan demokrasi
3. Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga
4. Tolak RUU Kesehatan
5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai, dan lain-lain.
6. Pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptaker.
7. HOSTUM, hapus outsourcing tolak upah murah

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Sudah Bayar THR untuk 2,1 Juta ASN per 14 April