KKP Minta Tambahan Anggaran Rp 714 Miliar, untuk Apa Saja?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggran sebesar Rp 714,44 miliar pada 2024. Penambahan alokasi anggaran itu untuk percepatan pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, saat ini pagu anggaran 2024 yang dialokasikan untuk KKP sebesar Rp 6,90 triliun, berdasarkan yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Namun, pagu anggaran tersebut dirasa perlu ditambah seiring banyaknya program kerja yang akan dijalankan KKP.

Baca juga: KKP Setop Pengerukan Muara Sungai Tulang Bawang oleh PT Siantar Top

"Untuk itu KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 714 miliar," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Ia berharap usulan tersebut bisa menjadi bahan masukkan bagi pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran 2024 untuk KKP sehingga menjadi sebesar Rp 7,62 triliun.

Secara rinci, usulan penambahan anggaran Rp 714,44 miliar itu, mencakup Rp 200 miliar untuk Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP). Tujuannya, penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari, sehingga total hari layar menjadi 100 hari.

Kemudian untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebesar Rp 123,50 miliar. Dana itu akan digunakan untuk operasionalisasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan PNBP pasca-produksi di 100 lokasi, pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) di 65 lokasi, serta program bakti nelayan di 30 lokasi.

Baca juga: Menteri KKP: Eksplorasi Sedimentasi Laut Tak Ganggu Nelayan

Lalu sebesar Rp 250 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Dana itu untuk kebutuhan budidaya komoditas unggulan berbasis kawasan dan korporasi Kampung Perikanan Budidaya (nila, lobster, kepiting, rumput laut, udang, hingga bandeng), serta untuk program bantuan pemerintah terakit budidaya perikanan.

Selanjutnya sebesar Rp 108,54 miliar untuk Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS). Alokasi dana itu untuk kebutuhan gudang beku, pabrik es, cold storage portable, pabrik es portable, serta sarana pasca-panen di lokasi Kalaju dan Kampung Perikanan Budidaya di 20 lokasi.

Lalu untuk Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebesar Rp 32,40 miliar yang digunakan buat penguatan mutu hasil perikanan dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian mikroplastik di 18 lokasi.

Baca juga: Menteri KKP: Ekspor Pasir Laut Tidak Diambil dari Sembarangan Lokasi