Antisipasi El Nino, RI Bakal Impor Beras 1 Juta Ton dari India

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton dari India.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, rencana pengadaan beras ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi pemerintah dalam menghadapi dampak El Nino bilamana kebutuhan beras di Tanah Air berkurang.

"Beras kita memang harus ambil walaupun kadang-kadang tidak populer, ambil inisatif. Kalau El Nino berat harganya kita enggak boleh beras kurang. Oleh karena itu saya sudah (tandatangani) Momerandum of Understanding atau nota kesepahamanan dengan India 1 juta ton sewaktu-waktu bisa beli. Government to Government kita sudah pesan 1 juta ton," ujar Mendag Zulhas usai peluncuran buka di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: Mentan Tak Sepakat Wacana Impor Beras untuk Hadapi El Nino, Sebut Stok Masih Cukup

Mendag Zulhas menuturkan rencana importasi tersebut dilakukan di luar penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog untuk impor beras 2 juta ton sepanjang 2023.

"Iya, iya di diluar, ini baru MoU untuk harga tetap barang ada tapi belum kita beli tapi sudah ada MoU GtoG, tahun ini kalau butuh bisa beli. Barangnya sudah ada," ungkap Zulhas.

Baca juga: Jurus Bapanas Dorong Ketahanan Pangan RI, Antisipasi Dampak El Nino

Adapun sebelumnya, Perum Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk impor beras 2 juta ton. Penugasan ini diketahui melalui Surat Penugasan tertanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo ke Bulog.

Pada surat itu disebutkan impor beras tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023. Namun, untuk saat ini yang perlu segera dilakukan adalah impor beras sebanyak 500.000 ton.

Terkait penugasan tersebut, Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, penugasan impor beras 2 juta ton tersebut merupakan alokasi sepanjang 2023. Impor akan dilakukan secara bertahap melihat kondisi produksi beras dalam negeri.

"Ini alokasi. Jadi sekaligus dikasih tugas dalam satu tahun, tapi tidak berarti 2 juta itu harus dimasukkan semua, enggak," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (27/3/2023).