UMKM Keluhkan "Shadowban" TikTok, Pemerintah Harus Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tagar TikTokTipuIndonesia viral di sosial media Twitter sebagai ungkapan pelaku UMKM yang mengeluhkan Shadowban hingga pencairan uang yang lama.

Shadowban merupakan pembatasan akun sehingga para pelaku UMKM di TikTok tidak bisa berjualan seperti biasanya.

Terkait hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, masalah di TikTok ini menunjukkan belum adanya pengaturan dan pengawasan dari pemerintah ihwal jual beli menggunakan platform media sosial atau social commerce.

Baca juga: Di Balik Gelontoran Investasi TikTok ke Asia Tenggara

"Ini menandakan belum adanya pengaturan dan pengawasan dari pemerintah terkait jual beli menggunakan platform media sosial atau social commerce karena bentuknya adalah jual beli secara elektronik," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/6/2023).

Bhima menilai TikTok harus tunduk pada aturan Menteri Perdagangan dan standar lainnya soal perlindungan merchant atau penjual.

"Penyelenggara harusnya tunduk pada prosedur pencairan dana dan proses pengaduan apabila dilakukan tindakan diskriminatif oleh pihak platform social commerce," kata Bhima.

Baca juga: Pesan Luhut ke Kreator Konten TikTok: Boleh Politik, tapi Jangan Bikin Ribut

Oleh sebab itu Bhima mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus turun tangan lantaran banyak UMKM yang berjualan di TikTok terkena imbas.

"Kemenkominfo dan Kemendag harus turun tangan jangan dibiarkan social commerce liar karena kerugian dari sisi penjualnya cukup tinggi. Aturan main harus adil, tidak ada bedanya berjualan live di Tiktok Shop dengan platform e-commerce lainnya," pungkas Bhima.

Baca juga: TikTok Umumkan Investasi 12,2 Juta Dollar AS di Indonesia