Penyerapan Anggaran Pemerintah Tinggi, tetapi Minim Dampak...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, masih ditemukan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran program dicanangkan.

Salah satu contoh pemanfaatan anggaran yang dinilai kurang tepat ialah terkait program stunting. Jokowi mengungkapkan, terdapat daerah yang menganggarkan Rp 10 miliar untuk penanganan stunting, namun sebagian besar justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas.

"Baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri (Menteri Dalam Negeri), coba saya mau lihat 10 miliar untuk stunting. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar," tutur Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 350 Miliar untuk Subsidi 50.000 Motor Listrik pada 2024

Jokowi mempertanyakan alokasi anggaran tersebut. Sebab, sebagian besar justru digunakan untuk kegiatan yang dampaknya minim dirasakan masyarakat.

Pernyataan senada disampaikan Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda. Ia menilai, penyerapan anggaran pemerintah saat ini masih belum efisien, sebab sebagian besar masih digunakan untuk kegiatan yang sifatnya operasional.

"Makanya kita melihat penyerapan anggaran bagus tapi impact-nya belum terasa ke masyarakat," katanya, kepada Kompas.com.

Lebih lanjut Huda menilai, saat ini masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berfokus kepada penyerapan anggaran semata. Dengan demikian, perencanaan anggaran menjadi tidak terfokus kepada output dampak ke masyarakat.

"Padahal anggaran bisa digunakan untuk program itu sendiri seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan lainnya. Penanganan masalah di masyarakat belum optimal," ucapnya.

Baca juga: Menpan-RB: Jangan Sampai Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Kegiatan yang Tidak Terkait

Sebagai informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan anggaran negara yang tidak efisien, digunakan dengan efektif dan efisien senilai Rp 25,85 triliun dalam anggaran tahun 2022. Hasil temuan tersebut diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 atas 388 Laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari satu LHP Keuangan, 177 LHP Kinerja dan 210 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Temuan itu antara lain temuan terkait tidak hemat, tidak efisien, dan tidak efektif sebesar Rp 11,2 triliun yang termuat dalam temuan 2.205 permasalahan. Ini menyebabkan ketidakhematan Rp 277,11 miliar dan ketidakefektifan sebesar Rp 10,93 triliun.

Kemudian, temuan terkait tidak patuh sebesar Rp 14,65 triliun. Ini mencakup 1.278 permasalahan yang mengakibatkan kerugian Rp 536,81 miliar potensi kerugian Rp 11,53 triliun dan kekurangan penerimaan negara Rp 2,58 triliun.

Baca juga: Momen Sri Mulyani Bingung Biaya Perbaikan Pagar Puskesmas Masuk ke Anggaran Stunting