Upaya OJK Perkecil "Gap" Literasi dan Inklusi Keuangan di Perdesaan Vs Perkotaan

TANAH DATAR, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkecil kesenjangan tingkat literasi di inklusi keuangan kawasan perdesaan dan perkotaan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat perdesaan terkait produk keuangan serta mendorong perekonomian daerah.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat literasi keuangan di perdesaan sudah mencapai 48,43 persen, sementara perkotaan sebesar 41,41 persen.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan sebesar 2,10 persen, lebih rendah dari tingkat selisih pada 2019 yang mencapai 6,88 persen.

Baca juga: OJK Bakal Cabut Moratorium Izin Fintech, Asosiasi: Akan Dongkrak Inklusi Keuangan

Sementara itu, tingkat inklusi keuangan perdesaan mencapai 82,69 persen pada 2022, sementara perkotaan sebesar 86,73 persen. Artinya, terdapat selisih sebesar 4,04 persen, yang mana juga lebih rendah dari 2019 yang mencapai 15,11 persen.

"Kesenjangan inklusi dan literasi keuangan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa, di Padang, Rabu (21/6/2023).

Meskipun terus menyusut, OJK masih berupaya untuk terus memperkecil kesenjangan tersebut. Oleh karenanya, OJK berupaya untuk mendongkrak tingkat literasi dan inklusi di perdesaan.

Baca juga: Wapres Ingin Inovasi Ditingkatkan untuk Dorong Literasi Keuangan

Ekosistem Keuangan Inklusif

Salah satu langkah yang ditempuh OJK untuk menjalankan upaya itu ialah melalui peluncuran Generic Model (GM) Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah perdesaan. Ini merupakan sebuah model ekosistem yang nantinya akan digunakan oleh Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD) di penjuru Indonesia.

"Ini tujuan menciptakan keuangan perdesaan melalui pendekatan penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam optimalisasi potensi desa," kata Aman.

Baca juga: Bos OJK: Badai Ekonomi Mulai Mereda, tapi Belum Berlalu

Lebih lanjut Aman menjelaskan, para pemangku kepentingan yang terlibat antara lain OJK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta lembaga jasa keuangan.

Secara garis besar, dalam EKI akan terdapat 3 tahapan program kerja, yakni tahapan pra inkubasi, inkubasi, serta pasca inkubasi. Dalam tahapan-tahapan tersebut terdapat serangkaian proses yang dimulai dari mapping target desa wisata hingga digitalisasi transaksi keuangan.

Adapun GM EKI perdana diluncurkan di Desa Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam program ini akan dilatih 225 masyarakat, di mana proses inkubasi akan dilakukan pada Juni-Oktober 2023.