Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Balas Kritik Mandor Asing di IKN: Jangan Ribut yang Nggak Jelas

Kompas.com - 23/06/2023, 19:40 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal kritik terkait penggunaan pengawas alias mandor asing di proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Menurut Luhut, para pengkritik seharusnya bisa melihat dari sisi manfaat penggunaan tenaga kerja asing (TKA), di mana banyak dari para pekerja WNA bisa bekerja lebih cepat dan gesit.

Ia mencontohkan, para pekerja dan mandor dari China di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB) mampu bekerja dengan sangat cepat dan efisien.

"Kita kan orang tidak lihat nyatanya seperti apa. Kemarin di Stasiun Padalarang, dan kalau mereka enggak kerja juga tidak selesai. Karena itu diakuin juga oleh kita, dan karena mereka (WNA) kerja jauh lebih cepat," kata Luhut dikutip dari Tribunnews, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Batal Impor KRL Bekas, Luhut Bakal Impor 3 Rangkaian KRL Baru dari Jepang

Dengan kualitas pekerja dan mandor asing, lanjut dia, justru bisa menjadi pelecut sekaligus contoh bagi pekerja lokal untuk belajar dari mereka.

"Kita harus belajar juga. Jadi jangan ribut yang enggak jelas-jelas," tegas Luhut.

Sebelumnya, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk percepatan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di IKN dan penggunaan tenaga kerja asing dalam pembangunan IKN.

Luhut mengatakan, pemerintah mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai pengawas megaproyek tersebut.

Baca juga: Kereta Cepat Diteruskan hingga Surabaya, Luhut: Akan Banyak Penghematan

Ia mengatakan, hal tersebut sudah diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan IKN menjadi berkualitas sampai dengan 17 Agustus 2024 mendatang.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci," beber Luhut.

"Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut lagi.

Secara terpisah, Presiden Jokowi mengatakan, kehadiran pengawas tersebut untuk memberikan kontrol agar hasil pembangunan IKN berkualitas baik.

Baca juga: Kecepatan KCJB Bisa Ngebut 350 Km Per Jam, Luhut: Jakarta-Bandung 1 Jam

"Mandor apa, beda lho mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek bagaimana kualitasnya?" kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Menteng Pulo, Jakarta.

Jokowi menegaskan, keberadaan pengawas asing di IKN bukan strategi pemerintah untuk menarik investor asing, melainkan untuk menaikkan level kualitas.

"Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD inpres, mau?" ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Modal Asing Kembali Masuk ke Indonesia, Pekan Ini Tembus Rp 4,04 Triliun

Modal Asing Kembali Masuk ke Indonesia, Pekan Ini Tembus Rp 4,04 Triliun

Whats New
Sedang Cari Kerja? Ini 10 Hal yang Boleh dan Tak Boleh Ada di Profil LinkedIn

Sedang Cari Kerja? Ini 10 Hal yang Boleh dan Tak Boleh Ada di Profil LinkedIn

Work Smart
Ini yang Bakal Dilakukan Bata setelah Tutup Pabrik di Purwakarta

Ini yang Bakal Dilakukan Bata setelah Tutup Pabrik di Purwakarta

Whats New
BI Upayakan Kurs Rupiah Turun ke Bawah Rp 16.000 Per Dollar AS

BI Upayakan Kurs Rupiah Turun ke Bawah Rp 16.000 Per Dollar AS

Whats New
Pasar Lampu LED Indonesia Dikuasai Produk Impor

Pasar Lampu LED Indonesia Dikuasai Produk Impor

Whats New
Produksi Naik 2,2 Persen, SKK Migas Pastikan Pasokan Gas Bumi Domestik Terpenuhi

Produksi Naik 2,2 Persen, SKK Migas Pastikan Pasokan Gas Bumi Domestik Terpenuhi

Whats New
Hasil Temuan Ombudsman atas Laporan Raibnya Dana Nasabah di BTN

Hasil Temuan Ombudsman atas Laporan Raibnya Dana Nasabah di BTN

Whats New
Penumpang LRT Jabodebek Tembus 10 Juta, Tertinggi pada April 2024

Penumpang LRT Jabodebek Tembus 10 Juta, Tertinggi pada April 2024

Whats New
Harga Emas Terbaru 9 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 9 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub Jakarta, Stafsus: Belum Ada Pembicaraan..

Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub Jakarta, Stafsus: Belum Ada Pembicaraan..

Whats New
Detail Harga Emas Antam Kamis 9 Mei 2024, Turun Rp 2.000

Detail Harga Emas Antam Kamis 9 Mei 2024, Turun Rp 2.000

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Kamis 9 Mei 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Ikan Tongkol

Harga Bahan Pokok Kamis 9 Mei 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Ikan Tongkol

Whats New
Chandra Asri Group Akuisisi Kilang Minyak di Singapura

Chandra Asri Group Akuisisi Kilang Minyak di Singapura

Whats New
BTN Tegaskan Tak Sediakan Deposito dengan Suku Bunga 10 Persen Per Bulan

BTN Tegaskan Tak Sediakan Deposito dengan Suku Bunga 10 Persen Per Bulan

Whats New
[POPULER MONEY] TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta | Pengusaha Ritel Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat

[POPULER MONEY] TKW Beli Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta | Pengusaha Ritel Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com