Menteri PUPR: Jangan Main-main dengan Uang Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengingatkan untuk selalu berhati-hati dalam mengelola anggaran, karena Kementerian PUPR diamanahi anggaran yang tidak sedikit setiap tahunnya.

Saat ini saja, realisasi keuangan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2023 mencapai 28,54 persen dengan progres fisik sebesar 29,64 persen.

"Jangan main-main dengan uang negara, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Selalu hati-hati dalam melakukan tender dan selalu utamakan produk dalam negeri, jangan sembarangan impor," ujar Basuki Hadimuljono dalam rangka Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2023, dikutip dari siaran pers Kementerian PUPR, Senin (3/7/2023).

Baca juga: Kementerian PUPR: Tiap Tahun, Rumah yang Dibeli Masyarakat Lebih Jauh 5 Km

Basuki bilang, perlu lebih serius lagi untuk percepatan pembangunan, bukan hanya infrastruktur fisik tetapi juga tata kelolanya. Menurutnya dibutuhkan inovasi dari jajarannya.

Kementerian PUPR juga mencatat dari total 7.564 paket pekerjaan, sebanyak 4.774 paket sudah terkontrak sedangkan 2.790 belum terkontrak.

Kemudian untuk program padat karya direncanakan alokasi anggarannya sebesar Rp 15,07 triliun dengan target serapan 785.000 tenaga kerja. Saat ini sudah terealisasi Rp 6,37 triliun atau 288.182 tenaga kerja.

"Masih perlu kita percepat pelaksanaannya khususnya agar bisa membantu produktivitas masyarakat pedesaan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.

Baca juga: DPR: Pemerintah Pakai Tenaga Asing di IKN, Tamparan buat Kementerian PUPR

Sedangkan dari segi pengawasan, semua pimpinan unit organisasi diimbau untuk mempercepat tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil audit/pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK.

Kementerian PUPR mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2024 sebesar Rp 128,15 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya menyampaikan, pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2024 fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi lintas tahun anggaran (Multi Years Contract), serta mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR), dan Direktif Presiden.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh pekerjaan konstruksi harus sudah tuntas pada akhir tahun 2024, sehingga infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023), dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Pagu indikatif TA 2024 itu mencakup untuk pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air (SDA), jalan dan jembatan, perumahan, serta permukiman.

Baca juga: Ditjen Bina Konstruksi PUPR Usulkan Tambahan Anggaran Rp 114 Miliar