Kementerian PUPR: Tiap Tahun, Rumah yang Dibeli Masyarakat Lebih Jauh 5 Km

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, masyarakat setiap tahunnya membeli rumah lebih dengan jarak 5 kilometer (km) lebih jauh. Hal itu disebabkan harga tanah yang terus meroket.

Harga tanah akan semakin mahal seiring berkembangnya suatu wilayah. Salah satunya yang terjadi di Jakarta, harga tanahnya lebih mahal dibandingkan daerah penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Setiap tahun masyarakat kita memperoleh rumah dengan jarak 5 kilometer lebih jauh dari tahun sebelumnya karena mengejar harga tanah yang lebih murah," ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna dalam acara FGD Korpri-BP Tapera di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Respons BP Tapera soal Kenaikan Batas Harga Jual Rumah Subsidi

Padahal, kata dia, dengan lokasi rumah yang semakin jauh dari pusat kota atau tempat bekerja, maka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk transportasi dan memakan waktu perjalanan yang lebih lama.

Oleh sebab itu, Herry menilai, solusi untuk mengatasi lokasi rumah yang makin jauh dari pusat kota adalah melakukan densifikasi, yakni pemadatan hunian dengan mendorong pembangunan rumah vertikal, misalnya rumah susun (rusun).

"Karena hari ini kita kasih rumah tapi sebetulnya menyulitkan bagi mereka. Biaya transportasinya gede, waktu di jalan lama. Jadi seolah-olah membantu tapi enggak membantu, sehingga ini juga harus jadi perhatian," ungkapnya.

Penyediaan rumah vertikal tersebut diharapkan bisa mengatasi backlog perumahan, yaitu kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.

Baca juga: Batas Harga Rumah Bebas PPN Dinaikkan, Simak Rinciannya

Pada 2021, backlog perumahan mencapai 12,71 juta backlog rumah tangga, dan terus bertambah sekitar 600.000-800.000 rumah tangga baru setiap tahunnya. 

Adapun Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan telah menyelesaikan pembangunan 3.998 unit rusun di 2022, lalu dilanjutkan sebanyak 5.379 unit pada 2023.

Pembangunan rusun tahun ini tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya yakni Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan (Aceh) dan Rusun Ponpes Ali Baharudin (Sumut).

Lalu Rusun RSUD Raden Mattaher (Jambi), Rusun Institut Teknologi Keling Kumang (Kalbar), Rusun Ponpes Kasypul Anwar (Kalsel), serta Rusun Ponpes Al Anwar Bangkalan (Jatim).

Baca juga: Rumah Menteri di IKN Punya Luas 1.000 Meter Persegi, Siap Dihuni 2024