Alasan Pemerintah Batal Tarik Utang Rp 290 Triliun hingga Akhir 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, realisasi penarikan utang pemerintah tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2023. Pemerintah diprediksi batal menarik utang sebesar Rp 289,9 triliun hingga akhir tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi pembiayaan utang sampai dengan akhir 2023 sebesar Rp 406,4 triliun. Padahal, alokasi pembiayaan utang dalam APBN 2023 sebesar Rp 696,3 triliun.

"Kami memperkirakan pembiayaan akhir tahun bisa diturunkan 41,6 persen, atau dalam hal ini realisasi pembiayaan utang akan lebih rendah Rp 289,9 triliun tahun ini," tutur dia, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, realisasi penarikan utang pemerintah yang lebih rendah ini menjadi baik bagi keuangan negara. Pasalnya, saat ini suku bunga di berbagai negara berada dalam level yang relatif tinggi. Dengan demikian, pemerintah dapat menekan biaya pembayaran utang ke depan.

Baca juga: Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Juni 2023 Turun Jadi 137,5 Miliar Dollar AS

"Strategi positioning dengan menurunkan pembiayaan utang dan penurunan issuance utang menempatkan Indonesia dalam posisi yang relatif aman dan cukup stabil kuat," ujarnya.

Prediksi lebih rendahnya pembiayaan utang itu disebabkan oleh outlook pendapatan negara yang juga lebih tinggi dari target APBN. Pendapatan negara diprediksi mencapai Rp 2.637,2 triliun, atau lebih tinggi sekitar Rp 174,2 triliun dari target APBN.

Penerimaan pajak dan PNBP menjadi penopang prospek pendapatan negara yang positif. Penerimaan pajak sampai akhir tahun diprediksi sebesar Rp 1.818,2 triliun, lebih tinggi Rp 100,2 triliun dari target. Kemudian, PNBP diproyeksi mencapai Rp 515,8 triliun, juga lebih tinggi dari target, yakni sebesar Rp 74,4 triliun.

Baca juga: Sejarah Utang Indonesia ke IMF

Sementara itu, penerimaan yang berasal dari kepabeanan dan cukai diprediksi tidak mencapai target. Pendapatan yang berasal dari kepabeanan dan cukai diprediksi mencapai Rp 300,1 triliun, sedikit lebih rendah dari target sebesar Rp 302,1 triliun.

Di sisi lain, belanja negara sebenarnya juga diprediksi melampaui APBN. Akan tetapi, selisih realisasi dan target belanja negara tidak setinggi pendapatan negara.

Kemenkeu memproyeksi, pendapatan negara sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 3.123,7 triliun. Nilai ini lebih tinggi Rp 62,5 triliun dari target APBN sebesar Rp 3.061,2 triliun.

"Sampai dengan akhir tahun dengan penerimaan yang masih cukup kuat dan belanja yang terpenuhi semuanya, kami memperkirakan pembiayaan akhir tahun bisa diturunkan 41,6 persen," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Indonesia Sudah Tidak Punya Utang ke IMF