Ambiguitas Uni Eropa di Antara Sawit dan Nikel

SEKITAR 2013, wajah Kepulauan Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah berubah karena pabrik peleburan nikel mulai bermunculan.

Kemunculan pabrik nikel semakin marak semenjak Pemerintahan Jokowi berkomitmen melipatgandakan jumlah pabrik peleburan nikel secara nasional antara 2020 dan 2021.

Awal Maret 2023, Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Jafar Hamid mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 200.000 hektar tambang nikel di Kabupaten Morowali.

Luas lahan tambang nikel di Sulawesi Selatan mencapai 198.624,66 ha. Tak heran jika Morowali disebut pusat global untuk penambangan bijih nikel.

Pada 2021, tercatat bahwa Indonesia memproduksi hingga 1.040 ribu ton nikel. Badan geologi Pemerintah AS mengestimasikan produksi nikel di Indonesia tahun 2022 meningkat hingga 20 persen.

Tak hanya di penambangan nikel, Pemerintah Indonesia juga menggejot produksi minyak sawit. Pada 2016, Indonesia memproduksi lebih dari 34,5 juta ton minyak sawit dan mengekspor hampir 73 persen-nya.

Pada 2022, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memproduksi minyak kelapa sawit sebanyak 45,58 juta ton.

Jumlah tersebut meningkat 1,02 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang mencapai 45,12 juta ton, tetapi melonjak naik 32,12 persen dari 2016.

Angka kenaikan produksi minyak sawit yang tinggi membuat United States Department of Agriculture (USDA), menyebut Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, kemudian Malaysia.

USDA memproyeksikan produksi CPO Indonesia bisa mencapai 45,5 juta metrik ton (MT) pada periode 2022/2023, dan produksi CPO Malaysia 18,8 juta MT.

Membuat konsumen bergantung

Dalam upaya mempercepat pengolahan nikel di dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI menerbitkan Peraturan ESDM No. 11 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Mineral Pertambangan dan Batubara (Peraturan ESDM No. 25 /2018).

Efektif 1 Januari 2020, ekspor nikel kadar rendah dilarang, dua tahun lebih cepat dari jadwal, sedangkan Keputusan ESDM No. 154/2019 menetapkan implementasi persyaratan fasilitas peleburan.

FARIDA INDRIASTUTI/DW Tambang nikel di Indonesia.

Larangan ekspor nikel selaras dengan visi Presiden Joko Widodo mendorong terciptanya desain perekonomian yang dapat membuat negara-negara lain memiliki ketergantungan terhadap suatu produk Indonesia.

"Kita memang membuka diri untuk investasi asing, tetapi kita juga harus mendesain secara konsisten untuk menciptakan produk tertentu yang membuat negara lain bergantung kepada kita," kata Presiden dalam sambutannya pada acara Kompas100 CEO Forum Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022 lalu.

Pelarangan ekspor bijih nikel membuat Uni Eropa (UE) meradang. Hal itu berdampak langsung pada volume produksi baja mereka.

Pada 2020, ketika Indonesia mulai menerapkan pelarangan ekspor bijih nikel, volume produksi baja UE langsung melorot secara cukup signifikan.

Volume produksi baja murni UE tahun 2019 sebesar 124.017.000 ton, sedangkan pada 2020 turun menjadi 110.057.000 ton.

Kemudian, volume produksi baja paduan tahun 2019 sebesar 26.640.000 ton, sedangkan tahun 2020 turun menjadi 22.929.000 ton.